Kongres Amerika Serikat (AS) gagal menyepakati anggaran sebelum batas waktu tengah malam, sehingga memicu penutupan (shutdown) pemerintah federal untuk pertama kalinya dalam hampir tujuh tahun — sekaligus menjadi yang ketiga pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

Kantor Anggaran Gedung Putih segera menginstruksikan lembaga-lembaga federal untuk menerapkan rencana darurat akibat ketiadaan anggaran. Aktivitas pemerintah kini terbatas hanya pada layanan esensial, sementara ratusan ribu pegawai negeri terdampak dan banyak layanan publik terganggu.

Kebuntuan antara Partai Republik dan Demokrat mengenai subsidi layanan kesehatan — yang juga dijadikan panggung menuju pemilu paruh waktu 2026 — membuat shutdown ini berpotensi berkepanjangan. Bloomberg Economics memperkirakan, bila berlangsung hingga tiga minggu, tingkat pengangguran bisa naik menjadi 4,6%-4,7% dari posisi 4,3% pada Agustus, karena pekerja yang dirumahkan akan dihitung sebagai pengangguran sementara.

Trump memberi sinyal bahwa ia dapat menggunakan momentum ini untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal, di luar 750.000 pekerja yang sudah terkena dampak penghentian sementara. Langkah ini berisiko memperburuk kondisi ekonomi dan memperpanjang efek shutdown.

Gelombang PHK tersebut juga akan menambah sekitar 150.000 pegawai yang keluar per 1 Oktober melalui program pengunduran diri bertahap dalam skema DOGE yang digagas Elon Musk. Dikombinasikan dengan pensiun dini dan pemangkasan pegawai sepanjang tahun ini, situasi ini berpotensi memicu resesi di sejumlah wilayah, termasuk area metropolitan Washington, DC.

Secara historis, sebagian besar dampak ekonomi shutdown bisa pulih setelah berakhir, meski tidak sepenuhnya. Kantor Anggaran Kongres (CBO) mencatat ekonomi AS kehilangan sekitar US$3 miliar dari total US$11 miliar output yang tereduksi akibat shutdown parsial selama lima pekan pada 2018–2019, yang menjadi terpanjang dalam sejarah.

Shutdown saat ini juga menunda rilis data ekonomi penting, termasuk laporan ketenagakerjaan dari Biro Statistik Tenaga Kerja yang semestinya dipublikasikan Jumat ini. Bank Sentral AS atau Federal Reserve (The Fed), yang sedang memantau ketat data untuk menentukan arah suku bunga, kini harus beroperasi tanpa basis data penting.

Hingga saat ini, Demokrat dan Republik belum menunjukkan tanda kompromi terkait tuntutan Demokrat agar subsidi kesehatan dan program lain masuk dalam rancangan belanja sementara.

Partai Republik, yang membutuhkan minimal delapan suara Demokrat agar rancangan anggaran lolos, berjanji akan menahan Senat tetap bersidang — hanya dengan jeda sehari untuk libur Yom Kippur — dan terus mengajukan usulan hingga Demokrat mundur.

“Mereka harus melepaskan sandera ini,” ujar Pemimpin Mayoritas Senat John Thune kepada wartawan.

Sementara itu, Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer mendapat tekanan kuat dari kubu progresif untuk memanfaatkan tenggat shutdown sebagai alat tawar melawan Trump. Ia sebelumnya menuai kritik tajam pada Maret lalu karena menyetujui rancangan anggaran sementara hingga 30 September tanpa memasukkan prioritas Demokrat.

Trump dan para pemimpin Republik mengklaim posisi mereka lebih solid karena berhasil menyatukan basis partai di balik rancangan sederhana. Thune menambahkan, publik kemungkinan akan menyalahkan Demokrat sebagaimana Partai Republik pernah disalahkan dalam shutdown 2013 terkait Obamacare, sebab Demokrat dianggap menuntut tambahan syarat dalam rancangan.

DPR sendiri sudah mengesahkan rancangan anggaran pada 19 September untuk membiayai pemerintah hingga 21 November tanpa tambahan besar. Namun, rancangan itu dua kali gagal mendapat delapan suara Demokrat di Senat.

Pada Selasa malam, tiga anggota Demokrat mendukung rancangan bersama mayoritas Republik, naik dari sebelumnya hanya satu. Meski begitu, masih dibutuhkan lima suara tambahan agar rancangan dapat lolos dan mengakhiri shutdown.

Alternatif rancangan Demokrat, yang memasukkan tambahan anggaran kesehatan dan program lain senilai US$1,5 triliun, juga gagal disahkan di Senat.

Beberapa Demokrat moderat memberi sinyal bersedia menerima rancangan sementara jika negosiasi serius soal biaya kesehatan segera dimulai. Jika tidak, subsidi pajak premi Obamacare akan habis pada 31 Desember, membuat sekitar 20 juta pemegang polis berisiko terkena lonjakan premi. Peringatan kenaikan premi dijadwalkan dikirimkan pada akhir bulan ini.

Sebagian anggota Republik moderat menyatakan kesiapan untuk merundingkan perpanjangan, kemungkinan dengan penambahan batas pendapatan baru.

Trump, setelah pertemuan di Oval Office pada Senin, menyinggung bahwa kesepakatan jangka panjang terkait Obamacare masih mungkin dicapai. Namun, ia kembali mengancam adanya PHK massal selama shutdown dan sempat mengunggah video deepfake AI bernuansa satir yang menampilkan Jeffries mengenakan sombrero. Pemimpin Demokrat DPR mengecam unggahan tersebut sebagai “rasis.”

“Dia memperlakukan rakyat Amerika sebagai pion,” ujar Schumer, menegaskan bahwa Trump kini memikul “tanggung jawab penuh” atas setiap PHK yang terjadi.