Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan tidak ada perbedaan pendapat antara dirinya dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait rencana pembangunan kilang minyak. Rencana ini akan diinisiasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

Menurut Purbaya, dirinya tidak memiliki perselisihan mengenai tugas Danantara. Ia hanya memastikan kesiapan badan tersebut, termasuk rencana pembangunan kilang minyak yang menjadi tanggung jawabnya. Presiden Prabowo Subianto menugaskan Danantara untuk membangun 18 kilang.

“Jalankan saja. Tidak ada perbedaan pendapat. Hanya memastikan mereka memiliki rencana dan menjalankannya dengan cepat,” kata Purbaya usai Rakortas Paket Kebijakan dan Stimulus Ekonomi di Gedung Danantara, Rabu (1/10/2025).

Purbaya menegaskan pembangunan kilang minyak adalah kewajiban Danantara dan ia berharap badan tersebut dapat mendorong pembangunan kilang dengan maksimal.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Purbaya menyoroti ketergantungan energi domestik pada impor, yang menurutnya disebabkan tidak adanya pembangunan kilang baru di Indonesia beberapa tahun terakhir. Hal ini disampaikan saat membahas realisasi kompensasi dan subsidi APBN 2025, di mana ia juga menyindir Pertamina terkait lambannya pembangunan kilang.

“Kilang itu bukan kita tidak bisa membangunnya, tapi Pertaminanya yang malas-malas saja,” tegas Purbaya.

Sebagai catatan, pembangunan kilang di Indonesia mangkrak hampir 31 tahun, terakhir membangun Kilang Balongan di Jawa Timur pada 1994.

“Sejak krisis sampai sekarang tidak ada pembangunan kilang baru. Saya pernah menekan Pertamina pada 2018 untuk membangun kilang, mereka menjanjikan 7 kilang baru dalam 5 tahun. Sampai sekarang belum ada satupun. Jadi tolong kontrol mereka juga, dari saya kontrol, dari bapak-bapak juga kontrol. Karena ini merugikan Indonesia besar-besaran,” jelas Purbaya.