Konflik antara Amerika Serikat dan Iran dinilai kembali menampilkan kelemahan klasik Washington yang terus berulang, yaitu ketidakmampuan memahami pola pikir, nilai, serta sudut pandang pihak yang dihadapinya. Mengacu pada laporan The Economist, kelemahan ini menjadi salah satu titik rawan dalam strategi militer Donald Trump terhadap Iran.

Sejak lama, presiden Amerika Serikat kerap menggambarkan lawannya di hadapan pasukan sebagai ancaman berbahaya yang harus segera dihentikan. Ia menegaskan bahwa meskipun musuh belum menyerah, militer AS akan terus menyerang titik-titik vital yang diyakini dapat melemahkan mereka. Selain itu, sering pula disampaikan bahwa kekuatan militer Amerika memiliki keunggulan yang tidak dimiliki negara lain.

Presiden tersebut juga menjelaskan bahwa pasukan AS yang bertugas di luar negeri tengah berupaya menata ulang wilayah konflik agar menjadi lebih aman dan stabil. Ia mendorong para tentara untuk merasa bangga karena berasal dari negara yang dianggap kuat dan solid.

Sementara itu, untuk meyakinkan publik Amerika yang mulai meragukan perang, Pentagon terus memaparkan data hasil operasi militer. Para jenderal menyampaikan jumlah bom yang telah dijatuhkan serta target yang berhasil dihancurkan. Infrastruktur seperti jembatan dan kilang minyak juga menjadi sasaran karena dianggap mendukung pergerakan musuh.

Namun, ketika konflik yang awalnya diperkirakan selesai dalam waktu singkat justru berlangsung selama berminggu-minggu, data tersebut tidak lagi mampu menutupi kenyataan bahwa perhitungan Amerika keliru. Tekanan militer yang diberikan belum berhasil memaksa lawan menyerah.

Menariknya, gambaran awal perang tersebut sebenarnya tidak merujuk pada Donald Trump, melainkan pada peristiwa tahun 1999 di bawah kepemimpinan Bill Clinton. Saat itu, perencana militer memperkirakan hanya membutuhkan tiga hari bagi AS dan NATO untuk melemahkan pemimpin Serbia, Slobodan Milosevic, melalui serangan udara.

Tujuannya adalah menghentikan pembersihan etnis terhadap warga Albania di Kosovo, bekas wilayah Yugoslavia. Namun kenyataannya, serangan udara berlangsung selama 79 hari sebelum Serbia akhirnya menyerah setelah adanya ancaman invasi darat NATO yang dianggap serius.

Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa kesalahan yang kini dikaitkan dengan Trump bukanlah hal baru dalam sejarah Amerika Serikat.

Memang, Trump memiliki karakter khas seperti sering melontarkan ancaman keras, bertindak impulsif, serta enggan menerima fakta yang tidak sesuai keinginannya. Namun, presiden-presiden sebelumnya juga pernah melakukan kekeliruan serupa.

John F. Kennedy dan Lyndon B. Johnson, misalnya, pernah mengira rakyat Vietnam akan menyambut Amerika sebagai sekutu melawan komunisme. Faktanya, banyak warga Vietnam justru memandang Amerika sebagai penjajah.

Akar permasalahan utamanya adalah kecenderungan Amerika meremehkan faktor budaya dalam menyusun strategi luar negeri maupun militer.

Di dalam komunitas intelijen AS, dalam satu hingga dua dekade terakhir, mulai berkembang kesadaran mengenai “titik buta” tersebut. Perang Kosovo 1999 sering dijadikan contoh utama.

Salah satu referensi penting adalah makalah Cultural Topography (2011) karya dua mantan pejabat CIA, Jeannie Johnson dan Matthew Berrett. Makalah ini menjelaskan bahwa perencana AS saat itu meremehkan nilai budaya Serbia terkait kehormatan, harga diri, dan ketahanan menghadapi tekanan.

Akibatnya, Amerika gagal memahami bahwa Serbia bisa saja merasa menang hanya karena mampu bertahan melawan kekuatan militer yang jauh lebih besar, ketika dunia mengira mereka akan cepat menyerah.

Kesalahan serupa kemudian terjadi kembali di Afghanistan dan Irak. Para pemimpin serta komandan AS sering melihat persoalan negara lain sekadar sebagai target yang harus diserang atau masalah yang harus segera diselesaikan.

Padahal, kondisi di negara lain juga mencakup dimensi sosial, politik, dan budaya yang perlu dipahami terlebih dahulu. Johnson dan Berrett kemudian mendirikan Centre for Anticipatory Intelligence di Utah State University untuk melatih intelijen dalam membaca faktor budaya sebagai bagian dari analisis ancaman dan peluang.

Berrett menilai bahwa pembuat kebijakan seharusnya mempertimbangkan apakah tujuan kebijakan luar negeri mengharuskan negara lain mengubah aspek fundamental dari budaya atau cara pandangnya. Jika demikian, maka perlu dipikirkan secara realistis berapa lama perubahan tersebut bisa terjadi dan berapa besar sumber daya yang dibutuhkan. Namun, pertanyaan semacam ini jarang diajukan.

Salah satu penyebabnya adalah dominasi kekuatan militer Amerika, sehingga strategi sering kali disusun belakangan. Selain itu, Amerika terlalu sering mengingat keberhasilannya mengubah Jerman dan Jepang menjadi negara demokratis pasca 1945, tetapi melupakan bahwa perubahan tersebut terjadi melalui perang total, termasuk penggunaan bom atom.

Dalam konteks Iran, Trump memang kerap mengkritik pendahulunya yang mencoba mengubah negara Timur Tengah menjadi demokrasi liberal. Namun dalam praktiknya, pemerintahannya tetap mendorong perubahan mendasar di Iran.

Wakil Presiden J.D. Vance bahkan menyatakan bahwa Trump ingin Iran bertindak layaknya negara “normal”, yaitu negara yang memprioritaskan kepentingan ekonomi dan bisnis di atas ideologi. Artinya, ada dorongan agar Iran meninggalkan nasionalisme Islamis yang selama ini menjadi fondasinya.

Pada akhirnya, pendekatan perang Trump dinilai mengulang berbagai kesalahan lama Amerika terkait faktor budaya, namun tanpa disertai unsur idealisme yang dahulu sering melekat pada kebijakan Washington.

Jika sebelumnya banyak negara menilai presiden AS datang dengan niat baik tetapi tetap keliru membaca situasi, maka Trump dianggap telah menghilangkan unsur niat baik tersebut tanpa benar-benar memperbaiki kesalahan utamanya.