Salah satu ciri menonjol dalam kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto adalah kedekatan hubungan dengan Amerika Serikat. Sejumlah keputusan telah dicapai antara kedua negara, meskipun tidak semuanya mendapatkan respons positif.

Dalam sebuah momen, Prabowo yang mengenakan jas dan dasi terlihat melakukan panggilan menggunakan ponsel dengan pengeras suara aktif. Ia berbincang dengan Donald Trump dan menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Trump dalam Pemilu Presiden Amerika Serikat 2024 setelah mengalahkan Kamala Harris.

Prabowo sempat menyatakan keinginannya untuk menemui Trump di mana pun ia berada, tetapi agenda kenegaraan yang dijalankannya membuat rencana tersebut tidak terealisasi. Dalam percakapan sekitar tiga menit itu, Prabowo beberapa kali tampak tersenyum dan tertawa, terutama ketika menerima pujian dari Trump.

Trump menggambarkan Prabowo sebagai sosok yang terhormat dan memberikan apresiasi atas pencapaiannya di Indonesia, termasuk kemampuan berbahasa Inggrisnya. Prabowo kemudian menyebut bahwa ia pernah menjalani pendidikan militer di Amerika Serikat, tepatnya di Fort Bragg dan Fort Benning pada era 1980-an.

Menjelang akhir percakapan, keduanya saling menyampaikan harapan untuk bertemu di masa depan. Trump mengungkapkan keinginannya untuk berkunjung ke Indonesia, sementara Prabowo diminta untuk menghubunginya kapan saja serta bersedia kembali bertemu dengan Jared Kushner.

Lebih dari setahun kemudian, dalam forum Dewan Perdamaian, Trump kembali menyebut nama Prabowo dan menggambarkannya sebagai pemimpin yang cerdas dan tangguh, bahkan menyatakan dirinya tidak ingin berhadapan dengannya.

Namun, di balik pujian tersebut, sejumlah kebijakan formal yang dihasilkan justru menuai kritik publik. Indonesia tetap bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diinisiasi Trump meskipun mendapat penolakan sejak tahap awal.

Dewan ini merupakan forum internasional yang bertujuan menyelesaikan konflik Palestina-Israel, termasuk rekonstruksi dan stabilisasi Gaza. Kritik muncul karena Indonesia dianggap tidak lagi konsisten dalam mendukung kedaulatan penuh Palestina, ditambah beban iuran anggota yang mencapai US$1 miliar.

Peneliti CSIS Muhammad Waffaa Kharisma menilai struktur Dewan Perdamaian bersifat hierarkis dengan dominasi Amerika Serikat, sehingga berpotensi menjadi alat kepentingan politik AS di kawasan Teluk. Ia juga menilai keikutsertaan Indonesia justru membatasi ruang gerak diplomasi.

Selain itu, kesepakatan tarif dagang Indonesia-AS juga menjadi sorotan. Dalam perjanjian Februari, ekspor Indonesia dikenai tarif 19%, sementara sebagian produk mendapat tarif nol persen. Di sisi lain, Indonesia membuka hampir seluruh produknya untuk masuk tanpa tarif.

Lembaga CELIOS menilai kesepakatan ini merugikan Indonesia karena berpotensi memicu banjir impor, melemahkan neraca perdagangan, dan menekan nilai tukar rupiah. Sektor industri domestik juga berisiko terdampak akibat kurangnya transfer teknologi serta penghapusan TKDN.

Pengamat dari Universitas Bina Nusantara, Tia Mariatul Kibtiah, menyebut kesepakatan tersebut berbahaya bagi masyarakat karena dinilai terlalu menguntungkan pihak Amerika Serikat.

Isu lain muncul terkait rencana pemberian akses udara bagi pesawat militer AS. Pemerintah Indonesia masih mengkaji usulan tersebut sambil menegaskan bahwa kedaulatan negara tetap menjadi prioritas utama.

Dalam praktiknya, akses tersebut memungkinkan pesawat militer AS keluar masuk wilayah tanpa izin khusus dan bahkan menggunakan pangkalan udara dalam kondisi tertentu.

Dosen hukum internasional UI, Aristyo Darmawan, memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat mengurangi kontrol Indonesia atas keamanan wilayah udaranya dan berpotensi menyeret Indonesia dalam konflik kawasan.

Secara historis, hubungan Indonesia-AS telah berlangsung lama dan dibentuk oleh kepentingan masing-masing. Pada era Perang Dingin, AS khawatir Indonesia akan jatuh ke pengaruh komunisme, terutama di bawah kepemimpinan Sukarno yang mengambil posisi netral.

AS kemudian melakukan berbagai upaya, termasuk melalui CIA, untuk membendung pengaruh tersebut, mulai dari intervensi politik hingga dukungan terhadap pemberontakan daerah. Namun upaya tersebut tidak selalu berhasil.

Ketegangan politik memuncak pada peristiwa 1965 yang diikuti pembantaian massal terhadap kelompok yang dituduh terkait PKI, di mana AS juga disebut berperan melalui dukungan intelijen.

Setelah Soeharto berkuasa, hubungan Indonesia-AS menjadi lebih erat, ditandai dengan masuknya investasi asing dan bantuan militer. Namun, kedekatan tersebut juga menimbulkan konsekuensi, termasuk dalam konflik Timor Leste.

Pasca reformasi, hubungan kedua negara tetap berlanjut dengan pendekatan yang berbeda di setiap pemerintahan. Di era Prabowo, kebijakan luar negeri dinilai cenderung lebih mendekat ke AS.

Menurut pengamat, pendekatan ini berpotensi mengurangi posisi tawar Indonesia dan memengaruhi prinsip bebas aktif. Di sisi lain, AS juga memiliki kepentingan strategis untuk menjaga Indonesia agar tidak terlalu dekat dengan China.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak berpihak pada blok manapun.

Namun sejumlah analis menilai bahwa kebijakan yang diambil justru menunjukkan ketergantungan yang lebih besar terhadap Amerika Serikat.

Ke depan, hubungan Indonesia-AS diperkirakan akan semakin kompleks, mengingat kecenderungan negara besar untuk terus menuntut lebih dari mitra strategisnya.