Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara tiga poros utama kekuasaan selama setahun masa pemerintahannya. Hal ini terungkap melalui penelitian Trias Politika Strategis (Triaspols) yang menganalisis pemberitaan di tiga media elektronik dari 20 Oktober 2024 hingga 30 September 2025.

Tiga poros kekuasaan tersebut mencakup Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Setahun setelah pelantikan, politik nasional terlihat lebih terkonsolidasi. Prabowo berhasil menyeimbangkan tiga poros besar kekuasaan yang selama satu dekade terakhir membentuk lanskap politik Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

Ia menambahkan, "Jokowi memiliki jaringan kekuasaan yang kuat baik di pemerintahan maupun publik, Megawati membawa pengaruh historis dan simbol ideologis yang signifikan, sementara SBY menawarkan kapasitas rasional yang menjaga keseimbangan wacana publik."

Riset Trias Politika menunjukkan bahwa Prabowo berupaya mempertahankan kedekatan dengan Jokowi tanpa kehilangan jarak sepanjang tahun pertama pemerintahannya. Hubungan baik Prabowo dan Jokowi yang terjalin sejak transisi pemerintahan dan Pilkada 2024 sempat digoyang isu “matahari kembar” di awal 2025.

"Namun kekhawatiran mengenai dua pusat kekuasaan itu cepat mereda, karena keduanya menampilkan solidaritas simbolik di ruang publik," jelas Agung.

Setelah isu tersebut, Prabowo memberikan amnesti kepada tokoh-tokoh yang sebelumnya berseberangan dengan Jokowi, menandakan bahwa ia mulai merumuskan kekuasaan politiknya sendiri.

"Di sisi lain, Jokowi secara terbuka menginstruksikan relawannya mendukung Prabowo-Gibran dua periode, menandai pergeseran hubungan dari kedekatan personal menjadi keseimbangan kepentingan politik," tambah Agung.

Menghormati Megawati Tanpa Tunduk

Hubungan Prabowo dengan Megawati tetap menunjukkan rasa hormat tanpa adanya sikap tunduk. Meski sempat mengalami pasang surut, Prabowo terus menjaga keseimbangan hubungan dengan Megawati.

Agung menjelaskan, hubungan keduanya sempat kaku pada akhir 2024 karena kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto. Namun pada awal 2025, Prabowo mengirim anggrek putih untuk ulang tahun Megawati, sebuah gestur simbolik untuk membuka kembali komunikasi.

Hubungan sempat memanas lagi antara Februari hingga April 2025 karena kasus Hasto. Bahkan Megawati sempat melarang kepala daerah PDI-P menghadiri retret yang digagas Prabowo. Tetapi hubungan kembali mencair setelah pertemuan pada April 2025, dan Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto pada Juli 2025.

"Langkah ini menandai berakhirnya ketegangan antara pemerintah dan PDIP. Sejak itu, PDIP memposisikan diri sebagai 'penyeimbang kritis', sementara Prabowo tetap menjaga bahasa politik yang penuh hormat terhadap Megawati," kata Agung.

Saling Hormat dengan SBY

Hubungan Prabowo dan SBY dibangun atas dasar saling menghormati. Meski SBY yang ditunjuk sebagai penasihat Danantara tetap menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo, semua dilakukan secara profesional.

"Sesekali SBY mengkritik kebijakan seperti PPN 12 persen atau keterlibatan TNI dalam pemerintahan, tetapi semuanya dalam kerangka profesional," jelas Agung.

Triaspols menyebut hubungan ini sebagai “check and balance yang elegan”, yakni kedekatan yang menghargai perbedaan dan perbedaan yang tidak menimbulkan konflik.

Berdasarkan riset tersebut, politik era Prabowo bukanlah konfrontasi, melainkan kesinambungan dan konsolidasi kekuasaan. Penelitian dilakukan dengan menelusuri lebih dari 50.000 berita dari Kompas.com, Detik.com, dan Tempo.co, kemudian mengklasifikasikan berita berdasarkan tema, nada, dan tren (menguat, stabil, melemah).

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2025, bersamaan dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.