Program Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dengan total anggaran lebih dari Rp30 triliun telah mulai disalurkan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Hal ini karena data penerima bersifat dinamis, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan verifikasi lapangan (groundcheck) untuk memastikan penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

“Kita sudah siap menyalurkan, namun kita tetap perlu berkoordinasi agar bantuan ini diterima oleh masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu mereka yang berada pada desil 1, 2, 3, dan 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Insya Allah mulai hari ini, data tersebut sudah bisa diakses melalui aplikasi SIKS-NG yang disiapkan oleh Pusdatin,” ujar Gus Ipul dalam pernyataan resminya, dikutip Rabu (21/10/2025).

Selain melibatkan pemerintah daerah, Gus Ipul menyampaikan bahwa pendamping sosial dan pilar sosial juga akan turut berperan dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan sosialisasi kepada para KPM terkait pelaksanaan BLTS.

“Mereka akan mendampingi agar penggunaan bantuannya sesuai dengan tujuannya. Selain itu, mereka juga diharapkan melaporkan kendala penyaluran BLTS di wilayah masing-masing. Prinsipnya, proses penyaluran ini sekaligus kita gunakan sebagai ajang verifikasi lapangan agar kita bisa mengetahui kondisi nyata penerima manfaat. Kami ingin seluruh pihak menjadi bagian yang saling terintegrasi,” tegas Gus Ipul.

Ia menambahkan, tujuan utama dari BLTS ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan sasaran utama KPM yang masuk dalam desil 1 hingga 4 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa KPM penerima BLTS terdiri atas lebih dari 20,8 juta penerima reguler bantuan sosial, serta lebih dari 14 juta penerima baru yang sebelumnya belum terdaftar sebagai penerima bantuan tetap. Penyalurannya dilakukan pada triwulan IV melalui dua mekanisme: KPM reguler disalurkan melalui bank-bank Himbara, sementara KPM baru akan menerima melalui PT Pos Indonesia, karena mereka belum memiliki rekening bank.

“Ini untuk KPM baru yang belum punya rekening,” jelas Gus Ipul.

Bantuan tersebut bernilai Rp300 ribu per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember, yang diberikan sekaligus dalam satu tahap dengan total Rp900 ribu. Dengan demikian, KPM reguler akan menerima total Rp1,5 juta, sedangkan KPM baru akan memperoleh Rp900 ribu setelah melalui proses verifikasi data. “Data penerima akan kami serahkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah kota. Kami targetkan verifikasi selesai dalam lima hari ke depan,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa proses verifikasi harus selesai dalam waktu lima hari. “Kita berpacu dengan waktu. Setelah data diverifikasi, akan langsung diteruskan ke PT Pos Indonesia agar penyaluran bisa segera dilakukan. Sesuai arahan Bapak Presiden, bantuan ini harus segera tersalurkan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk KPM reguler yang penyalurannya dilakukan melalui bank-bank Himbara, proses distribusi sudah dimulai sejak Senin (20/10/2025) secara bertahap.