Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2025 mencapai US$ 432,5 miliar atau sekitar Rp 7.082,2 triliun (dengan kurs Rp 16.375). Jumlah ini menurun dibandingkan posisi ULN Juni 2025 yang tercatat sebesar US$ 434,1 miliar atau setara Rp 7.108,4 triliun.
Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 6,3% (yoy) yang terjadi pada Juni 2025.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa perkembangan tersebut terutama dipicu oleh perlambatan pertumbuhan ULN pada sektor publik. Selain itu, posisi ULN Juli 2025 turut dipengaruhi oleh penguatan dolar AS terhadap mayoritas mata uang dunia, termasuk Rupiah.

“ULN pemerintah pada Juli 2025 tercatat sebesar US$ 211,7 miliar atau mengalami pertumbuhan 9,0% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 10,0% (yoy) pada Juni 2025,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Senin (15/9/2025).

Menurut Denny, kondisi tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan pinjaman luar negeri maupun penerbitan surat utang pemerintah. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola dengan hati-hati, terukur, dan akuntabel, pemanfaatan ULN tetap difokuskan untuk mendukung sektor-sektor produktif dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah terutama diarahkan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,1% dari total ULN pemerintah), Jasa Pendidikan (17,0%), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (15,9%), Konstruksi (12,1%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,9%).

“Struktur ULN pemerintah tetap terjaga karena didominasi oleh utang jangka panjang yang mencakup 99,9% dari total ULN pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, ULN swasta masih mencatatkan kontraksi. Pada Juli 2025, ULN swasta tercatat relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya dengan nilai sekitar US$ 195,6 miliar, atau turun 0,3% (yoy), hampir sama dengan kontraksi pada bulan Juni 2025.

Kondisi ULN swasta ini dipengaruhi oleh meningkatnya kontraksi pertumbuhan ULN pada sektor korporasi non-keuangan menjadi 1,2% (yoy), meskipun ULN sektor lembaga keuangan tumbuh lebih tinggi sebesar 3,6% (yoy) pada Juli 2025.

Jika ditinjau dari sektor ekonomi, porsi terbesar ULN swasta berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan kontribusi mencapai 80,4% dari total ULN swasta.

Denny menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia secara keseluruhan masih sehat, seiring penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menurun menjadi 30,0% pada Juli 2025 dari 30,5% pada Juni 2025, serta tingginya dominasi ULN jangka panjang dengan porsi 85,5% dari total ULN.

Untuk menjaga agar struktur ULN tetap terjaga, Bank Indonesia bersama Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau dinamika ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan guna mendukung pembiayaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

“Langkah ini dilakukan dengan meminimalkan potensi risiko yang bisa memengaruhi stabilitas perekonomian,” tambahnya.