Sebuah laporan terbaru menyoroti bahwa komitmen pendanaan Amerika Serikat lebih dari USD900 juta atau sekitar Rp14,7 triliun untuk Nepal sejak tahun 2020 mencerminkan adanya upaya yang disengaja oleh Washington untuk membentuk ulang tatanan politik di negara Himalaya tersebut, di tengah gelombang demonstrasi massal yang melanda negeri itu.

Aksi protes yang menelan korban jiwa sedikitnya puluhan orang, merusak fasilitas pemerintah dan properti komersial, serta memicu pengunduran diri Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli, secara luas dianggap sebagai reaksi terhadap isu korupsi, tingginya pengangguran, dan pembatasan media sosial.

Meski demikian, dokumen yang dibocorkan oleh para whistleblower memperlihatkan adanya program-program yang didanai oleh AS selama bertahun-tahun yang bertujuan untuk merancang kembali peta politik Nepal.

Mengutip Press TV, dokumen internal yang berhasil diperoleh Sunday Guardian menunjukkan bahwa sejak 2020, lebih dari USD900 juta bantuan telah dialirkan ke Nepal.

USAID sendiri tercatat mengalokasikan USD402,7 juta melalui Development Objective Agreement (DOAG) yang diteken pada Mei 2022, dengan dana sebesar USD158 juta telah dicairkan hingga Februari 2025.

Millennium Challenge Corporation, berdasarkan kesepakatan senilai USD500 juta yang disahkan pada Februari 2022, baru menyalurkan USD43,1 juta hingga awal 2025. Meski demikian, proyek-proyek di bawah perjanjian tersebut tetap berjalan dengan perpanjangan waktu pelaksanaan.

Beberapa inisiatif utama antara lain Proyek 4150, “Proses Demokratis,” yang menerima pendanaan sebesar USD8 juta, serta Proyek 4177, “Pusat Sumber Daya Demokrasi Nepal,” yang mendapatkan dana penuh USD500.000.

Selain itu, program untuk masyarakat sipil dan media memperoleh dana USD37 juta, sementara inisiatif kesehatan remaja digelontorkan dana USD35 juta.

Para pengkritik memperingatkan bahwa meskipun program-program ini secara resmi dikemas sebagai proyek sipil, media, dan kesehatan, sejatinya juga berfungsi untuk membentuk narasi politik dan menggerakkan keterlibatan pemuda dalam ranah pemerintahan.

Program-program ini dijalankan oleh mitra konsorsium berbasis di AS, yakni CEPPS bersama National Democratic Institute (NDI), International Republican Institute (IRI), dan International Foundation for Electoral Systems (IFES), dengan fokus pada penguatan keterlibatan pemuda, demokrasi internal partai, tata kelola, serta sistem pemilu.

Sebagai contoh, NDI memberikan pelatihan kepemimpinan dan advokasi bagi para aktivis, sedangkan IRI melakukan survei nasional pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa 62% masyarakat Nepal menginginkan lahirnya partai politik baru, sebuah temuan yang sejalan dengan keluhan publik yang mendorong aksi protes terbaru.

Para pengamat melihat adanya kemiripan pola dengan intervensi yang didanai AS di Bangladesh dan Kamboja, di mana program pemuda dan masyarakat sipil turut berbarengan dengan ketegangan politik.

Di Nepal, kombinasi dari pendanaan besar, inisiatif terarah, serta partisipasi pemuda mengindikasikan bahwa gejolak yang terjadi belakangan ini kemungkinan besar turut dipengaruhi oleh intervensi Amerika Serikat.