Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan serius, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola di sejumlah sektor. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menghadiri Business Summit di US Chamber of Commerce, yang berlangsung di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Pada awal paparannya, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kokoh serta mampu menjaga disiplin fiskal dengan baik. Tingkat inflasi Indonesia termasuk yang terendah, pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5% dan diproyeksikan meningkat pada tahun ini. Selain itu, investasi asing dari Amerika Serikat telah mencapai US$53 miliar.

Menurutnya, hal tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan yang nyata terhadap perekonomian Indonesia, potensi yang dimiliki, stabilitas politik, serta arah kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Kepala negara menilai bahwa strategi ekonomi Indonesia sebenarnya telah cukup kuat untuk menjaga pertumbuhan tetap stabil. Namun, untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik melalui penutupan kebocoran, perbaikan tata kelola, dan pemberantasan korupsi.

Ia menegaskan bahwa dirinya terbiasa berbicara secara terbuka dan mengakui adanya kelemahan di dalam negeri, terutama terkait tata kelola, praktik korupsi, serta lemahnya kinerja institusi.

Prabowo juga menyoroti maraknya praktik penyelundupan dan berbagai aktivitas ekonomi ilegal, seperti penangkapan ikan secara ilegal hingga perusahaan yang mengelola perkebunan di kawasan hutan lindung. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai masalah lama yang kini dipilihnya untuk dihadapi secara langsung.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin kalah dari kartel-kartel yang telah mengambil pendapatan negara. Saat ini, pemerintah masih menghitung besarnya kerugian negara akibat lemahnya tata kelola sumber daya alam serta kesalahan pengelolaan ekonomi.

Prabowo menyatakan bahwa ia tidak ingin kedaulatan pemerintah Indonesia diserahkan kepada kartel ilegal yang terus menggerus pendapatan negara yang seharusnya menjadi hak pemerintah dan rakyat. Ia menekankan bahwa nilai kerugian akibat lemahnya tata kelola dan salah urus ekonomi tersebut sangat besar.

Di sisi lain, pada awal masa pemerintahannya, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu juga mengungkapkan telah berhasil melakukan penghematan anggaran sebesar US$18 miliar dengan memangkas inefisiensi serta menghentikan proyek-proyek yang tidak produktif dalam anggaran negara.