Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) untuk Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada Kamis (19/2/2026). Setelah mengikuti agenda tersebut, Prabowo akan melanjutkan rangkaian kegiatannya di AS dengan menandatangani perjanjian tarif dagang bertajuk Agreement on Reciprocal Trade (ART) bersama Trump.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), bahwa Presiden akan memenuhi undangan rapat BoP dan, berdasarkan koordinasi kedua negara, terdapat tambahan agenda berupa penandatanganan kesepakatan tarif perdagangan dengan pemerintah AS. Ia menegaskan bahwa penandatanganan kerja sama tarif tersebut direncanakan berlangsung setelah pertemuan BoP selesai.

Keputusan Prabowo untuk hadir dalam forum tersebut memunculkan perdebatan di dalam negeri. Langkah dan pernyataan yang akan ia sampaikan di Washington dinilai berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap dinamika politik nasional.

Beberapa pekan sebelum pertemuan BoP, Prabowo mengundang sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri serta diplomat senior ke Istana Merdeka Jakarta. Pihak Istana menyatakan pemanggilan itu bertujuan membahas arah kebijakan global Indonesia. Namun, media ABC mengonfirmasi bahwa salah satu isu krusial yang mendorong Presiden mengundang mereka adalah keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, termasuk tokoh yang memberikan catatan kritis atas keputusan Indonesia bergabung dalam BoP dan turut diundang pada pertemuan tersebut.

Dalam analisis kebijakan yang ia unggah di media sosial, Dino menyoroti sejumlah hal, mulai dari bentuk BoP yang dinilai berbeda dari mandat United Nations, kepemimpinan Donald Trump sebagai ketua tanpa batas waktu, hingga keterlibatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam BoP sementara Palestina tidak diberikan representasi. Ia menyatakan bahwa karena Indonesia telah lebih dahulu bergabung dalam Board of Peace, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa langkah. Jika BoP terbukti menyimpang atau memperkecil peran PBB, atau justru menjadi “Board of Trump” yang berfungsi sebagai wadah agenda politik luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan dan prinsip Indonesia maupun hukum internasional, maka Indonesia sebaiknya keluar. Ia juga menekankan agar sejak awal ditegaskan bahwa Indonesia tidak akan membayar iuran sebesar US$1 miliar untuk menjadi anggota permanen Board of Peace.

Dino mengingatkan bahwa jumlah tersebut mencapai 500 kali lipat dibanding iuran Indonesia kepada ASEAN atau setara dengan iuran Indonesia untuk PBB selama 50 tahun.

Kritik lainnya menilai keputusan tersebut diambil secara tergesa-gesa dan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan publik maupun parlemen Indonesia. Namun, pokok argumentasi Prabowo adalah bahwa ketika Donald Trump menantang lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan membentuk dewan baru ini, Indonesia sebaiknya berada di dalam forum tempat keputusan-keputusan tersebut ditentukan.