Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa kelompok masyarakat kelas menengah memegang peran penting sebagai penopang utama perekonomian Indonesia. Pemerintah pun terus berupaya menghadirkan berbagai langkah guna memastikan tersedianya lapangan kerja bagi kelompok ini. Hal tersebut dilakukan karena saat ini kelas menengah tengah menghadapi berbagai tekanan, meskipun kontribusinya terhadap perekonomian nasional sangat besar.

Susiwijono menegaskan bahwa kelas menengah benar-benar menjadi pilar utama ekonomi nasional karena sumbangsihnya yang signifikan. Namun, perubahan seperti disrupsi teknologi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (AI), serta pergeseran pekerjaan dari sektor formal ke sektor informal—terutama di bidang jasa—menambah tekanan terhadap kelompok ini.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sejak 2019 terjadi penurunan proporsi pekerjaan kelas menengah di sektor formal. Selain itu, sektor industri yang selama ini menyerap tenaga kerja kelas menengah juga mengalami penurunan kontribusi, dari 25,64 persen pada 2019 menjadi 22,98 persen pada 2024. Di sisi lain, survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menunjukkan bahwa 67 persen perusahaan di Indonesia tidak memiliki rencana untuk merekrut tenaga kerja baru dalam waktu dekat.

Pemerintah berupaya menjaga ketahanan kelas menengah melalui penciptaan lapangan kerja dan perlindungan daya beli. Program-program yang dijalankan tidak hanya menyasar masyarakat miskin, tetapi juga kelas menengah karena perannya yang vital dalam menopang ekonomi.

Sementara itu, hasil survei internal Apindo mengungkapkan bahwa mayoritas perusahaan di Indonesia cenderung enggan melakukan perekrutan karyawan baru. Padahal, setiap tahun terdapat sekitar 3,5 juta pencari kerja baru di Indonesia. Dalam kondisi ideal, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen dapat menyerap sekitar 200.000 hingga 400.000 tenaga kerja, terutama jika investasi yang masuk bersifat padat karya.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menjelaskan bahwa jika seluruh investasi bersifat padat karya, maka potensi penyerapan tenaga kerja bisa mencapai 400.000 orang per satu persen pertumbuhan ekonomi. Namun jika investasi lebih dominan padat modal, maka angka tersebut bisa turun menjadi sekitar 100.000 hingga 200.000 tenaga kerja. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, total tenaga kerja yang terserap hanya sekitar 2 juta orang, sehingga masih terdapat sekitar 1,5 juta tenaga kerja yang tidak tertampung.

Bob juga menegaskan bahwa sekitar 67 persen perusahaan di Indonesia tidak berencana melakukan perekrutan dalam lima tahun ke depan. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius karena dapat berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat.

Ia menyarankan agar pemerintah mendorong masuknya investasi padat karya tanpa mengabaikan investasi padat modal. Hal ini penting karena struktur tenaga kerja di Indonesia, khususnya kelompok menengah ke bawah, masih didominasi oleh sektor padat karya. Selain itu, diperlukan kebijakan yang memberikan fleksibilitas investasi, melindungi tenaga kerja, namun tetap ramah bagi investor agar investasi dapat segera terealisasi.

Bob menambahkan bahwa investasi di sektor padat karya saat ini terus mengalami penurunan, padahal sektor tersebut masih sangat dibutuhkan mengingat komposisi tenaga kerja Indonesia yang didominasi oleh kelompok menengah ke bawah.