Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia saat ini tetap kuat meskipun menghadapi tekanan global, dan kondisinya sangat berbeda dibandingkan krisis tahun 1998.

Di antara negara-negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat sebagai yang tertinggi kedua setelah India, yakni sebesar 5,11 persen. Sementara itu, defisit anggaran Indonesia berada di bawah 3 persen, tergolong rendah dibandingkan negara G20 lainnya, seperti India sebesar 4 persen, Prancis 4,4 persen, dan Amerika Serikat 6,3 persen.

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global berada di kisaran 2,6 hingga 3,3 persen. Adapun Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh sekitar 5,3 persen pada tahun ini.

Bahkan, Airlangga menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 dapat mencapai sekitar 5,5 persen.

Ia menegaskan bahwa kondisi saat ini jauh berbeda dengan situasi tahun 1998, dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,11 persen dan proyeksi tahun ini di atas 5,3 persen, serta optimisme pertumbuhan kuartal pertama di kisaran 5,5 persen. Hal ini disampaikannya dalam Media Briefing bersama media internasional di Auditorium Bakom RI, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Mengacu pada laporan Bloomberg, Indonesia termasuk negara dengan kemungkinan kecil mengalami resesi, dengan probabilitas hanya sekitar 5 persen. Sebagai perbandingan, peluang resesi Brasil dan China masing-masing 15 persen, sementara Jepang dan Amerika Serikat mencapai 30 persen.

Airlangga menjelaskan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia didukung oleh kuatnya sektor domestik yang berkontribusi sekitar 54 persen terhadap PDB, serta diperkuat oleh ketahanan pangan dan energi.

Dalam hal pangan, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencapai swasembada beras sejak 2025. Produksi beras tercatat mencapai 34,7 juta ton, dengan stok Bulog sebesar 4,6 juta ton per 8 April 2026, yang merupakan level tertinggi sepanjang sejarah.

Untuk memperkuat ketahanan energi, pemerintah akan menjalankan kebijakan B50, mengembangkan energi surya, serta meningkatkan kapasitas kilang minyak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga berperan sebagai penyangga untuk melindungi masyarakat dari guncangan, melalui berbagai program bantuan sosial bagi kelompok berpenghasilan rendah. Selain itu, penerimaan pajak juga mengalami peningkatan, dengan realisasi hingga Maret 2026 mencapai Rp462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen secara tahunan, sementara defisit tetap terkendali.

Airlangga juga menambahkan bahwa cadangan devisa Indonesia masih berada di sekitar 148,2 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan impor selama enam bulan.

Dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan terus menurun hingga berada di bawah 10 persen, yakni sebesar 8,25 persen. Ketimpangan juga menurun dengan rasio Gini menjadi 0,363, dan tingkat pengangguran berhasil ditekan ke level 4,7 persen.

Rasio utang pemerintah saat ini mencapai 40,46 persen terhadap PDB atau sekitar Rp9.637,9 triliun. Namun, mayoritas utang tersebut berasal dari dalam negeri, dengan kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) hanya sekitar 12,6 persen, sehingga risiko terhadap guncangan eksternal menjadi lebih rendah.

Ia menegaskan bahwa struktur utang yang didominasi domestik membuat risiko eksternal tetap terkendali.