Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya mengikuti usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) ditunda. Purbaya menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan prioritas pada penguatan industri otomotif nasional. “Kemarin Pak Dasco sudah memberikan komentar, jadi kami mengikuti arahan beliau saja,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Karena itu, menurutnya, penyediaan kendaraan operasional bagi Kopdes Merah Putih seharusnya mengikuti kebijakan yang mengutamakan kepentingan industri dalam negeri.

“Kalau melihat tujuan Presiden untuk mendorong industri nasional, saya rasa posisi Presiden sudah sangat jelas dalam hal ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Purbaya juga menyatakan bahwa rencana impor 105.000 unit mobil pikap oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menunjang operasional Kopdes Merah Putih tidak akan memberikan tambahan beban terhadap fiskal negara.

Ia menjelaskan bahwa pembiayaan Kopdes Merah Putih bersumber dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dengan demikian, Kementerian Keuangan akan mencicil kewajiban pinjaman tersebut sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun mendatang. “Bagi saya, risikonya jelas dan tidak ada tambahan risiko fiskal. Setiap tahun sebagian dananya memang dialihkan dari dana desa, sehingga jumlah belanjanya sebenarnya tetap sama. Hanya saja mekanisme pengeluarannya yang berubah. Begitulah skema pembiayaannya,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Di sisi lain, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota memastikan bahwa hingga kini belum ada keputusan untuk menunda impor 105.000 unit kendaraan dari India. Ia menyatakan akan terlebih dahulu mengomunikasikan rencana impor tersebut kepada pihak yang meminta penundaan, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. “Terkait dokumen dan kontrak impor ini, saya akan meminta waktu kepada Pak Dasco untuk menjelaskan langsung kepada beliau, karena mungkin selama ini beliau baru mendengar dari satu sisi. Jadi saya akan mencoba mengatur pertemuan dengan beliau,” ujar Joao dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Saat ini, Agrinas tengah memproses impor 35.000 unit mobil pikap 4x4 dari Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), serta 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk enam roda dari Tata Motors.

Menurut Joao, seluruh kendaraan tersebut diperuntukkan bagi operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia juga menegaskan bahwa pihak yang menolak impor kendaraan tersebut merupakan individu atau kelompok tertentu, bukan pemerintah maupun masyarakat secara umum. “Siapa sebenarnya yang menolak? Kami ini BUMN yang tentu patuh pada pemerintah dan rakyat. Kami hanya setia kepada negara dan masyarakat, bukan kepada individu atau kelompok tertentu yang menentang,” tegasnya.