Pada 16 Juli 2025, terdapat dua kejadian besar yang menyita perhatian dan disambut positif oleh sebagian besar pengamat ekonomi nasional. Pertama, Bank Indonesia (BI) kembali memangkas suku bunga acuannya menjadi 5,25%. Kedua, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan tarif sebesar 19%, yang merupakan tarif terendah kedua di Asia Tenggara setelah Singapura yang hanya memungut tarif 10%.

Bagi kalangan publik dan media utama, peristiwa ini dianggap sebagai sinyal bahwa roda ekonomi mulai kembali bergerak. Pasar saham mengalami lonjakan. Para ekonom domestik menunjukkan sikap optimis. Namun, dari perspektif ekonomi Mazhab Austria, antusiasme ini justru mencerminkan munculnya ancaman tersembunyi yang sedang berkembang.

Bagi kebanyakan orang, menurunkan suku bunga tampak sebagai langkah logis ketika pertumbuhan kredit melemah. Logikanya sederhana: jika biaya meminjam terlalu tinggi, permintaan kredit akan tetap rendah. Solusinya adalah dengan menurunkan biaya pinjaman, sehingga permintaan akan meningkat. Namun, argumen ini, yang telah lama menjadi dasar kebijakan moneter global, luput memahami makna sejati dari apa yang dilambangkan oleh suku bunga.

Dalam teori ekonomi Mazhab Austria, suku bunga bukan sekadar alat untuk mendorong permintaan agregat, melainkan merupakan indikator harga yang mencerminkan preferensi waktu masyarakat—yakni sejauh mana masyarakat lebih memilih konsumsi saat ini dibandingkan konsumsi di masa depan. Ketika bank sentral melakukan intervensi terhadap suku bunga, mereka pada dasarnya mengaburkan sinyal alami ini.

Yang terjadi kemudian adalah ilusi. Para pelaku bisnis tidak lagi melihat biaya modal yang sebenarnya, melainkan angka yang telah dimanipulasi agar tampak lebih murah. Hal ini menimbulkan konsekuensi seperti yang sejak lama diingatkan oleh para ekonom Austria: salah investasi (malinvestment), di mana pelaku ekonomi mengambil keputusan berdasarkan sinyal harga yang tidak akurat.

Akibatnya, proyek-proyek jangka panjang yang sesungguhnya tidak layak dari sisi fundamental, tetap dijalankan karena terlihat menguntungkan secara semu. Ekonomi tumbuh bukan berdasarkan kenyataan, tetapi berdasar pada harapan palsu.

Kita dapat melihat bagaimana perusahaan memanfaatkan suku bunga rendah untuk ekspansi. Perusahaan manufaktur membeli mesin baru, pengembang membangun proyek properti, dan investor menanamkan dana di proyek yang sebelumnya dinilai terlalu berisiko.

Konsumen juga terpengaruh: mereka berbelanja menggunakan kartu kredit, mengambil pinjaman konsumtif, dan menjalani gaya hidup yang melampaui kemampuan finansial sebenarnya. Semua orang tampak sejahtera, tetapi pertumbuhan ini bukan hasil dari produktivitas atau akumulasi modal yang sehat. Ini hanyalah fase awal dari siklus ekonomi yang tidak berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan gejala-gejala khas dari boom palsu ini. Meskipun kebijakan moneter terus diperlonggar, indikator di lapangan menunjukkan realitas yang berbeda: angka pemutusan hubungan kerja meningkat, daya beli masyarakat tertekan akibat inflasi, dan banyak perusahaan terutama di sektor manufaktur dan B2B mulai menyadari bahwa permintaan pasar tidak seperti yang diperkirakan.

Sektor tekstil menjadi contoh yang nyata. Banyak pihak menyalahkan produk murah asal China, namun kenyataannya, ekspansi industri tekstil dalam negeri dilakukan berdasarkan proyeksi permintaan yang salah—proyeksi yang muncul akibat kebijakan suku bunga rendah.

Kesalahan ini bukan disebabkan oleh mekanisme pasar, melainkan kegagalan dalam perencanaan—tepatnya perencanaan terpusat. Seperti banyak bank sentral lainnya, BI meyakini bahwa mereka bisa mengendalikan arah ekonomi melalui pengaturan suku bunga. Padahal, ketika suku bunga tidak lagi mencerminkan tabungan riil dan preferensi waktu masyarakat, keputusan investasi pun menjadi tidak rasional.

Yang terjadi justru distorsi. Kredit murah mendorong spekulasi oleh pelaku paling berani, bukan yang paling produktif. Sementara penabung, yang sejatinya menjadi pilar utama akumulasi modal, justru dirugikan dan tersingkirkan.

Akar persoalan ini juga terletak pada kesalahpahaman tentang fungsi uang. Terlalu sering uang dianggap sebagai alat tukar yang netral, padahal uang adalah komoditas yang tunduk pada hukum permintaan dan penawaran.

Ketika bank sentral menambah likuiditas ke dalam sistem, uang itu tidak menyebar merata. Uang tersebut mengalir melalui jalur tertentu: bank besar, lembaga keuangan, dan kontraktor pemerintah. Mereka yang berada paling dekat dengan sumber likuiditas akan merasakan manfaat lebih dulu—sebelum harga-harga naik. Fenomena ini dikenal sebagai Efek Cantillon dan dampaknya sangat nyata: meningkatnya kesenjangan, tekanan pada kelas menengah, dan distribusi kekayaan yang semakin timpang.

Menyoroti Trump Tariff Lalu bagaimana dengan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat? Secara teori, ini merupakan langkah menuju liberalisasi perdagangan. Presiden Prabowo Subianto layak diapresiasi karena telah berani menghapus kebijakan proteksionis seperti TKDN dan membuka sektor strategis seperti industri dan kesehatan terhadap persaingan global.

Namun, perlu disadari bahwa langkah ini bukan dilandasi oleh prinsip ideologis, melainkan tekanan diplomatik dan ekonomi. Reformasi ini bukan hasil spontanitas pasar, melainkan kompromi politik. Tanpa reformasi kelembagaan seperti kepastian hukum, perbaikan birokrasi, dan perlindungan hak kepemilikan, maka manfaatnya hanya bersifat jangka pendek.

Indonesia tertinggal dari Vietnam dan India bukan karena kekurangan potensi, melainkan karena terlalu birokratis dan tidak konsisten dalam kebijakan. Investor menginginkan kepastian dan sistem yang mendukung kebebasan berusaha, bukan campur tangan negara. Dan mereka tidak akan menunggu selamanya.

Jika kita ingin menjadi bagian dari ekonomi global, maka kita juga harus tunduk pada prinsip-prinsip pasar bebas, di mana harga—termasuk harga uang dan modal—ditentukan oleh jutaan interaksi sukarela, bukan oleh keputusan teknokrat.

Jadi, pertanyaan besarnya: apakah Indonesia benar-benar sedang menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, atau hanya terseret ke dalam ilusi stimulus jangka pendek?

Pemotongan suku bunga, perjanjian dagang, dan semangat optimisme di pasar memang terlihat menggembirakan. Tapi semua itu tidak bisa menggantikan fondasi ekonomi yang kokoh. Dalam perspektif Mazhab Austria, pertumbuhan sejati bersumber dari tabungan riil, bukan dari konsumsi berbasis utang, bukan dari kredit murah, dan bukan dari manipulasi kebijakan moneter.

Jika Indonesia sungguh ingin tumbuh, maka kita harus siap membiarkan suku bunga naik sesuai kondisi riil. Kita harus berani membiarkan investasi gagal jika memang tidak layak. Kita harus memberi penghargaan kepada penabung, bukan spekulan.

Yang terpenting, kita harus membiarkan harga—termasuk harga modal—ditentukan melalui proses pasar yang bebas. Ekonomi bukan mesin yang bisa disetel dari pusat, melainkan sebuah proses hidup yang digerakkan oleh individu, preferensi waktu, dan kebebasan untuk memilih.

Saat ini, Indonesia telah memperoleh rakit penyelamat. Namun jika rakit itu dibangun dari kredit semu, birokrasi yang membelenggu, dan uang fiat yang tidak berakar pada nilai riil, maka keretakan sudah terjadi bahkan sebelum arus deras datang.

Masih ada waktu untuk membalikkan arah. Namun itu hanya bisa terjadi jika kita berani meninggalkan pendekatan teknokratis dan kembali pada prinsip dasar kebebasan ekonomi: bahwa masyarakat bebas, jika diberi keleluasaan untuk menentukan pilihan, akan bertindak lebih bijak dibandingkan mereka yang mengaku mampu merencanakan segalanya dari atas.