PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyatakan kesiapannya untuk mengoptimalkan tambahan likuiditas sebesar Rp55 triliun yang berasal dari dana pemerintah, guna disalurkan sebagai kredit ke sektor-sektor prioritas yang mendukung agenda pembangunan nasional.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, menjelaskan bahwa tambahan likuiditas tersebut akan semakin memperkuat kapasitas Bank Mandiri dalam mendukung sektor-sektor produktif.

“Dengan adanya tambahan Rp55 triliun, kemampuan pembiayaan kami semakin besar untuk mendukung sektor-sektor produktif yang dapat meningkatkan daya saing ekspor, memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat perekonomian rakyat,” ungkapnya dalam keterangan resmi pada Selasa (16/9), dikutip dari Antara.

Bank Mandiri berkomitmen untuk menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor strategis seperti perkebunan dan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam (SDA) serta energi terbarukan, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, industri manufaktur, kawasan industri, hingga UMKM, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perusahaan mencatat bahwa pencairan kredit untuk nasabah baru (bank only) mencapai rata-rata Rp24,63 triliun dari total Rp45 triliun per bulan. Angka ini mencerminkan tingginya minat pembiayaan sekaligus potensi pertumbuhan sektor riil yang kuat, dengan dukungan kebijakan pemerintah.

Sejauh ini, Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp960,2 triliun ke sektor riil yang berorientasi ekspor dan padat karya. Jumlah tersebut setara dengan 71,88 persen dari total portofolio pembiayaan perseroan.

Menurut perusahaan, pencapaian tersebut membuktikan peran Bank Mandiri sebagai agen pembangunan dan mitra pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Novita juga menegaskan bahwa seluruh pembiayaan disalurkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan pelaporan yang transparan sesuai regulasi.

“Dengan dukungan Rp55 triliun ini, kami optimistis dapat memperkuat fungsi intermediasi, memperbesar kapasitas pembiayaan, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap proyek-proyek strategis nasional,” tutup Novita.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka celengan pemerintah senilai Rp200 triliun di Bank Indonesia (BI) dan menempatkannya pada lima bank untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Alokasi dana tersebut dibagi ke Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun. Adapun Bank Tabungan Negara (BTN) menerima Rp25 triliun, sedangkan Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapatkan Rp10 triliun.

Penempatan dana ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.

Dana pemerintah yang ditempatkan di bank-bank mitra tersebut berbentuk deposito on call konvensional maupun syariah dengan mekanisme tanpa lelang. Menurut Menkeu, penempatan dana ini tidak memiliki tenor tertentu.

Sementara itu, bunga atau imbal hasil yang dikenakan ditetapkan sebesar 80,476 persen dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate).

Penempatan dana negara tersebut wajib diarahkan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan tidak diperbolehkan digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN).