Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan belanja negara pada sisa akhir tahun ini, dengan memastikan tidak ada lagi anggaran belanja di tiap kementerian maupun lembaga (K/L) yang dibiarkan mengendap. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

“Ini prinsip dasar dalam ilmu fiskal. Kalau anggaran sudah tersedia dan dialokasikan, ya harus digunakan,” ujar Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Ia juga menekankan agar kementerian/lembaga tidak lagi sembarangan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran ke depan, apalagi jika tidak sanggup merealisasikannya sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau memang tidak mampu menjalankan, tidak usah dirancang dan direncanakan. Sesederhana itu,” tegasnya.

Sejak pekan lalu, Purbaya telah mulai menarik dana pemerintah yang selama ini mengendap di Bank Indonesia dengan nilai mencapai Rp200 triliun. Dana tersebut kemudian ditempatkan ke lima bank milik negara pada akhir pekan lalu.

Melalui penyaluran dana menganggur ke perbankan, ia menargetkan peredaran uang primer atau M0 bisa meningkat lebih cepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mekanismenya dilakukan melalui percepatan dan efisiensi penyaluran kredit maupun pembiayaan oleh bank.

“Secara teori, ini berkaitan dengan opportunity cost of money. Saat biaya kesempatan dari uang menurun, suku bunga ikut turun. Dengan begitu, uang beredar lebih banyak dan orang tidak segan untuk membelanjakannya,” jelas Purbaya.

“Kenapa begitu? Karena bunga sekarang lebih rendah dibanding sebelumnya, maka orang akan merasa lebih baik menggunakan uangnya. Begitu pula perusahaan yang ingin berekspansi, mereka jadi lebih berani meminjam dana. Sebab bunga lebih rendah daripada sebelumnya, sehingga momentum untuk ekspansi terbuka lebar,” tambahnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2024 lalu, pemerintah masih mencatatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp458,5 triliun.