Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seruan ini muncul setelah jumlah anak yang mengalami keracunan akibat konsumsi makanan dari program MBG terus bertambah dalam beberapa minggu terakhir.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan bahwa kasus keracunan tersebut sudah mencapai level darurat kemanusiaan. Ia menegaskan, ribuan anak harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, bahkan ada yang hampir kehilangan nyawa setelah mengonsumsi hidangan dari program itu.

“BGN tidak boleh main-main dengan keselamatan anak bangsa. Jika program ini benar-benar berpihak pada kepentingan anak, hentikan segera sebelum lebih banyak korban berjatuhan,” ujar Ubaid dalam keterangannya, Jumat (19/9).

Berdasarkan catatan pemantauan JPPI hingga pertengahan September, sedikitnya 5.360 anak dilaporkan menjadi korban keracunan. Namun, angka tersebut diyakini jauh lebih tinggi karena sejumlah sekolah dan pemerintah daerah diduga menutupi kasus yang terjadi.

Menurut JPPI, masalah ini tidak lagi bisa dianggap sekadar kendala teknis, melainkan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengelolaan program MBG yang dikoordinasikan BGN. Organisasi itu menilai pola semacam ini merupakan bukti ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin keamanan pangan bagi anak-anak.

Program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan gizi siswa sekaligus mencegah stunting. Namun, lemahnya pengawasan, distribusi yang terburu-buru, serta absennya standar keamanan pangan yang ketat justru menjadikan program ini berbalik menjadi ancaman kesehatan bagi peserta didik.

JPPI pun mendesak agar BGN segera menghentikan program, melakukan evaluasi secara menyeluruh, serta menempatkan keselamatan anak di atas kepentingan politik maupun target program. Ubaid menekankan bahwa keselamatan siswa harus selalu menjadi prioritas utama.

“Jika program ini tidak segera dievaluasi, berarti negara sedang mengabaikan warganya sendiri. Jangan jadikan anak-anak sekolah sebagai kelinci percobaan dari kebijakan yang cacat sejak perencanaan,” tegas Ubaid.