DIGIVESTASI - Pemerintahan Presiden Joe Biden tengah mempersiapkan kebijakan baru yang akan membatasi ekspor chip kecerdasan buatan (AI) secara berjenjang ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk melindungi inovasi dan perangkat keras AI buatan Amerika Serikat (AS) dari risiko penyalahgunaan dan memperkuat keamanan nasional.

Kebijakan tersebut, yang diusulkan untuk mulai diterapkan pada 10 Januari mendatang, membatasi distribusi produk semikonduktor yang dirancang khusus untuk aplikasi AI. Peraturan ini memperkenalkan klasifikasi tiga tingkat (Tier) yang akan menentukan seberapa besar akses setiap negara terhadap perangkat keras AI asal AS.

Klasifikasi Ekspor

Negara yang tergabung dalam Tier 1, termasuk Uni Eropa, Kanada, dan Australia, tidak akan menghadapi pembatasan ekspor dan dapat mengimpor perangkat keras AI dengan bebas.
Sementara itu, negara-negara Tier 2, termasuk Indonesia dan sebagian besar kawasan Asia Tenggara kecuali Kamboja, akan dibatasi hingga maksimal 50.000 unit GPU per negara antara 2025 hingga 2027.
Adapun negara-negara seperti Kamboja, China, dan Rusia yang tergabung dalam Tier 3 akan dilarang total mengimpor perangkat keras AI dan teknologi terkait.

Upaya Melindungi Industri AS

Langkah ini bukan pertama kalinya AS menerapkan kebijakan serupa untuk melindungi sektor teknologi. Pemerintahan sebelumnya telah membatasi ekspor chip dan perangkat lunak canggih ke negara tertentu. Kebijakan ini diharapkan membantu AS mempertahankan keunggulan kompetitif dalam inovasi AI sekaligus meningkatkan keamanan nasional.

Namun, kebijakan ini menuai kekhawatiran dari sejumlah perusahaan teknologi besar yang terdampak secara langsung. Nvidia, sebagai perusahaan yang menguasai sekitar 90 persen pasar chip AI global, menolak aturan baru ini. Nvidia menyebut bahwa pembatasan semacam ini tidak hanya mengancam pertumbuhan ekonomi tetapi juga dapat membatasi peran AS sebagai pemimpin di sektor teknologi.

"Pembatasan yang tiba-tiba terhadap ekspor ke sebagian besar negara dunia adalah pergeseran kebijakan besar yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan justru tidak efektif dalam mengurangi risiko penyalahgunaan teknologi," ujar Nvidia dalam pernyataannya yang dikutip dari Coin Geek. Nvidia menambahkan bahwa kebutuhan global terhadap komputasi AI adalah peluang ekonomi besar bagi AS yang mampu mendorong lapangan kerja dan inovasi di dalam negeri.

Dampak dan Ketidakpastian

Jika kebijakan ini diterapkan, AS tetap akan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin global di bidang perangkat keras AI. Namun, pembatasan ini dapat mengganggu rantai pasokan global dan berpotensi menekan sektor teknologi domestik yang tergantung pada ekspor. Selain itu, nasib kebijakan ini masih bisa berubah, terutama jika terjadi pergantian pemerintahan di Gedung Putih yang lebih condong kepada pendekatan ramah bisnis.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita