Selama tahun 2023, ribuan pekerja di Provinsi Banten menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK). Tindakan PHK ini bukanlah tanpa alasan yang jelas.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Septo Kalnadi, gelombang PHK ini dipicu oleh banyak perusahaan yang memilih untuk merelokasi usahanya ke luar daerah. Alasannya diduga berkaitan dengan tingginya biaya upah pekerja di wilayah tersebut.

Septo menjelaskan, "Relokasi perusahaan sudah terjadi dalam beberapa kasus. Saya akan memeriksa data dari berbagai kabupaten dan kota terkait hal ini."

Sebelumnya, telah diberitakan bahwa gelombang PHK yang signifikan telah menimpa pekerja di Provinsi Banten. Menurut Septo Kalnadi, ribuan pekerja telah kehilangan pekerjaan di berbagai wilayah, seperti Kota Panarukan dan Kota Tangerang, di mana terdapat 2.900 pekerja yang terkena dampak PHK di PT Nikomas. Selain itu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) juga mengalami lonjakan PHK.

Septo menyampaikan bahwa berdasarkan data yang diterimanya, telah ada sekitar empat ribu pekerja yang mengalami PHK dari berbagai perusahaan sepanjang tahun 2023. Namun, angka ini masih bisa berubah seiring dengan informasi terbaru yang akan diterima dari pemerintah kabupaten atau kota terkait kasus PHK tersebut.

Dia juga menekankan bahwa perusahaan yang akan melakukan PHK wajib melaporkan tindakan tersebut, dan pihaknya masih menunggu laporan resmi dari kabupaten atau kota terkait izin perusahaan. "Karena izin perusahaan berada di kabupaten atau kota, bukan di tingkat provinsi," tambahnya.