DIGIVESTASI - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan besaran subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebesar Rp 1.000 hingga Rp 3.000 per liter pada tahun 2025. Usulan ini akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. "Kami mengusulkan subsidi tetap untuk minyak solar sebesar Rp 1.000 hingga Rp 3.000 per liter," ujar Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (5/6/2024). Ia menambahkan bahwa hingga Mei 2024, subsidi solar yang dibayarkan pemerintah ke PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 1.000 per liter, sementara kompensasi yang diberikan pemerintah ke Pertamina mencapai Rp 4.496 per liter.

Arifin menekankan bahwa besaran subsidi saat ini tidak sesuai dengan harga keekonomian solar yang mencapai Rp 12.100 per liter. Oleh karena itu, peningkatan subsidi diperlukan agar Pertamina tidak harus menanggung kompensasi yang besar sebelum digantikan oleh pemerintah. "Ini dilakukan mengingat harga keekonomian minyak solar yang mencapai Rp 12.100 per liter, sementara harga jual eceran hanya Rp 6.800 per liter," jelasnya. Solar adalah BBM yang banyak digunakan masyarakat, sehingga menjaga harga jualnya tetap terjangkau adalah prioritas, salah satunya dengan menaikkan subsidi.

"Minyak solar digunakan untuk transportasi darat, laut, kereta api, usaha perikanan, pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum," tambahnya.

Pemerintah juga mengusulkan kuota solar sebanyak 18,33 hingga 19,44 juta kiloliter (KL) dalam RAPBN 2025, naik dari kuota 17,8 juta KL dalam APBN 2024. Meski demikian, pemerintah akan melakukan pengendalian melalui program subsidi tepat sasaran menggunakan aplikasi MyPertamina. Pengawasan konsumsi BBM bersubsidi juga akan diperkuat dengan meningkatkan peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta pemerintah daerah. "Dukungan peningkatan peran BPH Migas, Pertamina, dan pemerintah daerah dalam pengendalian serta pengawasan konsumsi BBM bersubsidi melalui digitalisasi atau pengawasan di lapangan sangat diperlukan," jelas Arifin.

Sebelumnya, Pertamina telah meminta pemerintah untuk meninjau ulang besaran subsidi solar, karena saat ini subsidi yang ditetapkan hanya Rp 1.000 per liter. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, menyatakan bahwa subsidi saat ini tidak sesuai dengan harga keekonomian solar, dan Pertamina harus menanggung kompensasi sekitar Rp 5.000 per liter sebelum digantikan oleh pemerintah. "Kami memohon dukungan untuk peninjauan angka subsidi, yang saat ini hanya Rp 1.000," ujar Riva dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (28/5/2024).

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita