Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, hadir sebagai pembicara pada acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 yang berlangsung pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kewajiban membayar pajak memiliki kesamaan dengan menunaikan zakat dan wakaf, sebab ketiganya bertujuan menyalurkan sebagian harta kepada pihak yang membutuhkan.

Ia menegaskan, “Pada hakikatnya, mereka yang memiliki kemampuan harus memanfaatkannya, sebab di setiap rezeki dan harta yang dimiliki terdapat hak orang lain.”

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam konteks kebijakan fiskal, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali kepada masyarakat itu sendiri dalam berbagai bentuk. Hal ini mencakup program perlindungan sosial dan subsidi yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah.

Menurutnya, hak orang lain dapat disalurkan melalui zakat, wakaf, atau pajak. Pajak tersebut kemudian dikembalikan kepada kelompok yang membutuhkan. Sebagai contoh, pemerintah memberikan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga kurang mampu, serta tambahan bantuan pangan bagi 18 juta keluarga.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai fasilitas kesehatan seperti layanan diagnosa, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pembangunan sarana kesehatan. Fasilitas tersebut meliputi puskesmas, kantor BKKBN, posyandu, hingga peningkatan rumah sakit di berbagai daerah.

Di bidang pendidikan, pemerintah mulai membuka sekolah rakyat untuk masyarakat yang kurang mampu. “Semua itu adalah hak orang lain yang berasal dari rezeki yang kita miliki,” ujarnya.

Sementara itu, pada sektor pertanian, pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani yang paling membutuhkan, menyediakan alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga dukungan perluasan lahan. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari instrumen APBN yang digunakan untuk mewujudkan keadilan, yang secara substansi sejalan dengan prinsip ekonomi syariah.

Pentingnya Transparansi dalam Ekonomi
Sri Mulyani memperingatkan bahwa pengelolaan ekonomi tanpa transparansi akan menghadapi banyak godaan untuk bersikap tidak amanah terhadap tanggung jawab yang telah diberikan.

“Mengelola ekonomi tanpa transparansi pasti akan mengundang banyak ‘syaiton nirojim’. Menyampaikan informasi secara terbuka merupakan bentuk upaya agar kita dapat terus berada di jalur amanah,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan negara juga merupakan salah satu teladan dari sifat Nabi Muhammad SAW, yakni Tabligh, yang berarti menyampaikan atau keterbukaan.

Secara keseluruhan, Sri Mulyani menuturkan bahwa terdapat empat sifat Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan fondasi tata kelola yang baik (good governance), yaitu Siddiq (jujur), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan), dan Fathonah (cerdas).

“Empat karakter Rasulullah inilah yang, jika disampaikan dengan bahasa modern, disebut good governance. Sering kali kita hanya berbicara mengenai syariahnya, tetapi melupakan bahwa fondasi dari setiap cita-cita yang ingin kita capai adalah karakter yang menjalankannya,” katanya.

Ia menekankan bahwa dua sifat Rasulullah yang paling sering terabaikan dalam membangun perekonomian syariah adalah Siddiq dan Amanah. Tanpa integritas, pengelolaan dana, baik jumlah kecil seperti Rp1 juta maupun jumlah besar seperti Rp3.800 triliun pada APBN, berpotensi menzalimi rakyat yang sangat membutuhkan.
“Jika Anda tidak memiliki atau tidak menjaga kejujuran dan amanah, maka Anda bukan hanya mencederai cita-cita Islam, tetapi juga menzalimi mereka yang paling layak untuk kita lindungi,” tegasnya.

Sementara itu, sifat Fathonah atau kecerdasan menurutnya sangat penting di era kemajuan teknologi yang pesat, termasuk menghadapi ancaman perang modern yang berbasis teknologi canggih.

“Dunia berubah dengan sangat cepat. Banyak pihak memprediksi bahwa dalam 10 tahun mendatang, perubahan besar akan terjadi akibat perkembangan teknologi. Kita bisa lihat pada peperangan masa kini, yang berbeda jauh dengan masa lalu. Dahulu perang terjadi antara prajurit di medan tempur secara langsung, seperti pada Perang Dunia II atau Perang Vietnam. Sekarang, yang terjadi adalah drone versus drone,” pungkasnya.