DIGIVESRASI - Putin Puji Dedolarisasi Transaksi Perdagangan Rusia-Vietnam. Presiden Rusia Vladimir Putin memuji langkah dedolarisasi dalam transaksi perdagangan dengan mitra di Asia, khususnya Vietnam. Saat ini, sekitar 60% transaksi antara Rusia dan Vietnam dilakukan menggunakan mata uang masing-masing negara, menghindari dolar AS dan euro. Pujian tersebut disampaikan Putin dalam sebuah artikel untuk surat kabar resmi Partai Komunis Vietnam menjelang kunjungannya ke negara Asia Tenggara tersebut, yang diterbitkan di situs web Kremlin pada Rabu (19/6/2024).

Putin menyatakan bahwa kedua negara sangat serius meningkatkan perdagangan timbal balik dan mendorong investasi dalam mata uang rubel Rusia dan dong Vietnam. "Transaksi semacam itu menyumbang lebih dari 40% dari perdagangan bilateral tahun lalu dan pada kuartal pertama tahun ini porsinya meningkat menjadi hampir 60%," kata Putin, seperti dilansir dari Russian Today, Kamis (20/6/2024). Ia menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan tren global untuk mengurangi penggunaan mata uang yang banyak dikritik dalam perdagangan dan investasi internasional.

Putin juga menyoroti pentingnya Bank Patungan Vietnam-Rusia, yang didirikan oleh kedua negara pada tahun 2006 dengan tujuan memperkuat hubungan ekonomi mereka. Berdasarkan statistik resmi, perdagangan bilateral meningkat 8% pada tahun 2023 dan terus tumbuh. Putin menambahkan bahwa sektor energi tetap menjadi bidang kerja sama yang strategis. "Makanan, sumber daya mineral, mesin, dan peralatan diekspor ke Vietnam. Banyak barang Vietnam, termasuk pakaian, buah-buahan, sayuran, dan produk pertanian lainnya, diminati di pasar Rusia," ujarnya, memuji peran perjanjian perdagangan bebas antara Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) yang dipimpin Rusia dan Vietnam.

EAEU, didirikan pada tahun 2015, berawal dari Serikat Pabean Rusia, Kazakhstan, dan Belarus, kemudian bergabung dengan Armenia dan Kirgistan. Pada 2016, Vietnam menjadi negara non-regional pertama yang menjadi mitra perdagangan bebas blok ini. Kelompok ini juga memiliki tiga negara pengamat, yakni Kuba, Moldova, dan Uzbekistan, serta Iran yang diperkirakan akan bergabung. Serikat ini dirancang untuk memastikan pergerakan bebas barang, jasa, modal, dan pekerja di antara negara-negara anggota.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita