DIGIVESTASI - Rupiah Melemah, Sentuh Level Rp 16.000 per Dolar AS, Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) jatuh hingga menyentuh angka Rp 16.000 dalam perdagangan Jumat sore (13/12/2024). Pelemahan ini terjadi di tengah ketidakpastian pasar terhadap arah kebijakan suku bunga jangka panjang oleh Federal Reserve (The Fed).

Rupiah ditutup melemah sebesar 64 poin (0,4%), berada di level Rp 16.008 per dolar AS, setelah sebelumnya pada Kamis (12/12/2024) ditutup di level Rp 15.944. Sementara itu, indeks dolar AS naik tipis 0,06 poin ke angka 107,06.

Komentar Pengamat
Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa pada perdagangan menjelang akhir pekan ini, nilai tukar rupiah sempat menyentuh titik terendah dengan melemah hingga 70 poin sebelum akhirnya ditutup di Rp 16.008. Ibrahim memproyeksikan pergerakan rupiah untuk Senin mendatang (16/12/2024) akan bersifat fluktuatif, dengan perkiraan penutupan di rentang Rp 15.090–Rp 16.070.

“Pelemahan rupiah ini dipicu oleh ekspektasi pasar bahwa bank sentral akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps). Namun, kekhawatiran terhadap strategi jangka panjang The Fed terkait suku bunga masih mendominasi, terutama setelah data terbaru menunjukkan inflasi AS masih tinggi,” ungkapnya.

Ibrahim juga menambahkan bahwa pada 2025 mendatang, pemangkasan suku bunga oleh The Fed diperkirakan berlangsung lebih lambat setelah penurunan sebesar 75 bps pada 2024. Di sisi lain, kebijakan fiskal ekspansif serta inflasi yang diperkirakan tinggi di bawah pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump akan menjaga suku bunga tetap tinggi untuk jangka panjang. Ia turut mencatat bahwa kebijakan moneter di Jepang dan Inggris juga menjadi perhatian utama pasar pekan depan.

Kebijakan Ekonomi China Memicu Kekecewaan Investor
Dari luar negeri, sentimen pasar turut dipengaruhi oleh hasil Konferensi Kerja Ekonomi Pusat (CEWC) di China yang selesai Kamis (12/12/2024). Dalam pertemuan tersebut, China berjanji untuk memperbesar defisit anggarannya, meningkatkan penerbitan utang, serta melonggarkan kebijakan moneter demi menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun, investor menyambut kebijakan ini dengan skeptis karena diperkirakan tidak akan mampu mendorong perekonomian secara cepat guna melawan tekanan deflasi di negara tersebut.

CEWC juga telah menetapkan target untuk sejumlah indikator seperti pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, dan penerbitan utang. Meski begitu, angka spesifik dari target ini baru akan diumumkan pada pertemuan parlemen tahunan China pada Maret mendatang.

Pengaruh Kebijakan Dalam Negeri
Di sisi domestik, Ibrahim menyoroti kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang dijadwalkan berlaku mulai 2025. Kebijakan ini berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp 75 triliun. Namun, ia memperingatkan dampak negatifnya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

“Sebagai contoh, pada 2022 saat PPN naik menjadi 11%, inflasi meningkat hingga 0,95% dalam satu bulan. Dampak serupa bahkan lebih besar bisa terjadi lagi,” ujarnya.

Ibrahim menekankan pentingnya alokasi yang tepat dari tambahan pendapatan kenaikan PPN untuk program-program yang berpihak kepada masyarakat, seperti subsidi kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dasar. “Jika pendapatan ini tidak dialokasikan dengan bijak, risiko tekanan pada daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga akan semakin besar,” pungkasnya.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita