DIGIVESTASI - Pemerintah memutuskan untuk membatalkan penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2025 untuk seluruh jenis barang. Kenaikan tarif PPN tersebut hanya diterapkan pada barang mewah yang sebelumnya dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Dengan dibatalkannya kenaikan PPN untuk semua barang, negara diperkirakan kehilangan potensi pendapatan mencapai Rp75 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia juga menghitung, jika tarif PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah, tambahan pendapatan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut hanya mencapai Rp3,2 triliun pada APBN 2025, jauh lebih rendah dibandingkan potensi Rp75 triliun yang hilang apabila PPN diterapkan secara penuh.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons dengan santai potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp75 triliun akibat pembatalan kenaikan PPN tersebut. Ia mengatakan bahwa meskipun ada penerimaan yang hilang, dinamikanya masih dapat berubah dalam waktu 12 bulan ke depan dan berjanji akan terus memberikan pembaruan setiap bulan.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, tidak membenarkan maupun membantah angka tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan mencari sumber pendapatan lain untuk menggantikan kekurangan tersebut melalui optimalisasi penerimaan pajak.

Kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp75 triliun menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang tengah menggenjot berbagai program unggulan yang memerlukan anggaran besar. Salah satu program yang membutuhkan alokasi dana sebesar Rp71 triliun adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meskipun demikian, analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, mengungkapkan bahwa meskipun kehilangan pendapatan akan mempengaruhi struktur APBN 2025, ia belum bisa memastikan apakah hal itu akan langsung berpengaruh pada program-program unggulan Prabowo. Pemerintah masih bisa mencari berbagai alternatif pembiayaan, seperti penerbitan surat utang atau pengalihan anggaran dari program lain.

Ronny juga menilai bahwa Presiden Prabowo kemungkinan tidak akan mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk program lain seperti Makan Bergizi Gratis. Pasalnya, pemangkasan anggaran subsidi BBM dapat memicu dampak sosial yang besar.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa meski kehilangan pendapatan tersebut memberi tekanan pada APBN 2025, belum tentu hal itu akan berdampak langsung pada program unggulan pemerintah. Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor lain, seperti pajak penghasilan, cukai, atau bea masuk. Selain itu, langkah-langkah lain, seperti meningkatkan investasi asing dan efisiensi belanja negara, juga dapat membantu mengurangi dampak defisit.

Sementara itu, Tata Mustasya, Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), menyarankan pemerintah untuk mengoptimalkan pungutan terhadap sektor batu bara dan nikel sebagai langkah untuk menggantikan hilangnya penerimaan negara. Kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa peningkatan pungutan terhadap batu bara berpotensi menghasilkan penerimaan yang jauh lebih besar dibandingkan kenaikan PPN. Potensi penerimaan ini bisa digunakan untuk membiayai berbagai proyek strategis nasional, termasuk program sosial seperti Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih, menyarankan pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara melalui pajak ekspor produk nikel, yang diperkirakan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita