Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di perbankan nasional akan diselaraskan dengan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia (BI). Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kecukupan likuiditas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Purbaya, keputusan Kementerian Keuangan akan mengikuti arah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pertimbangan tersebut pula yang menjadi dasar perpanjangan jangka waktu penempatan dana pemerintah di perbankan. Sebelumnya, penempatan dana dijadwalkan berakhir pada Maret 2026, namun kini diperpanjang hingga September 2026.

“Kami melihat perkembangan situasi dan akan menyesuaikannya dengan strategi bank sentral (BI),” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (24/2/2026).

“Yang terpenting, saya terus memantau kondisi perbankan dan memastikan likuiditas sistem perbankan dalam perekonomian kita tetap memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi,” tambahnya.

Sebelumnya, Purbaya menjelaskan bahwa keputusan memperpanjang penempatan dana lebih atau Saldo Anggaran Lebih (SAL)—yang sebelumnya hanya tersimpan di BI dan kemudian dialihkan ke perbankan—diambil karena kebijakan tersebut terbukti efektif dalam menurunkan suku bunga kredit.

Ia menyebutkan bahwa suku bunga kredit tertimbang per Januari 2026 turun menjadi 8,80%, dibandingkan 9,20% pada Januari 2025. Penurunan tersebut dinilai sebagai dampak positif dari penempatan dana Rp200 triliun di bank-bank Himbara.

“Namun demikian, kami berharap perbankan dapat lebih proaktif dalam menyalurkan kredit dengan mencari debitur,” ungkap Purbaya.

Sebagaimana diketahui, perpanjangan penempatan dana SAL di bank Himbara telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.