Pelemahan kondisi ekonomi yang telah lama terjadi di masyarakat Indonesia menyebabkan tekanan dirasakan oleh hampir seluruh kelompok sosial, termasuk lapisan kelas menengah. Sebagai respons, pemerintah terpaksa memperluas jangkauan bantuan sosial (bansos) yang diberikan.

Dalam paket stimulus ekonomi—khususnya pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di kuartal I tahun 2025—untuk pertama kalinya pemerintah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat kelas menengah, yaitu berupa potongan tarif listrik di awal tahun.

Biasanya, potongan tarif listrik hanya diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) yang memiliki daya listrik maksimal 1.300 VA. Namun, pada periode Januari–Februari 2025, cakupan bantuan tersebut diperluas hingga mencakup pelanggan dengan daya listrik hingga 2.200 VA.

“Yang menarik dari kebijakan kemarin itu, kalau kita bandingkan dengan masa pandemi Covid-19, diskon tarif listrik hanya diberikan kepada pelanggan kecil, maksimal 1.300 VA. Tapi sekarang tidak begitu,” ujar Arief Anshory Yusuf, anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dalam acara Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, dikutip Kamis (10/7/2025).

“Saat itu bantuannya menjangkau sampai 2.200 VA, yang artinya sekitar 85% masyarakat ikut menerima. Ini sejalan dengan isu yang hangat di tengah masyarakat mengenai tekanan terhadap kelas menengah. Jadi, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, kelas menengah mendapatkan bantuan sosial dari negara,” lanjut Arief, yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.

Menurut Arief, kebijakan ini tidak lepas dari kesadaran pemerintah bahwa kelas menengah juga turut mengalami tekanan ekonomi. Hal ini juga diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa populasi kelas menengah di Indonesia semakin berkurang.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2019 jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta orang, atau sekitar 21,45% dari total populasi. Namun pada tahun 2024, jumlahnya menurun drastis menjadi 47,85 juta orang, atau hanya 17,13% dari populasi.

“Jadi selama ini sudah ada data yang menunjukkan bahwa kelas menengah kita mengalami penurunan. Padahal meskipun mereka hanya 17% dari populasi, mereka menyumbang sekitar 40% dari total konsumsi nasional. Kalau mereka tidak belanja, dampaknya sangat besar,” tegas Arief.

Namun demikian, Arief juga mengakui bahwa kebijakan pemberian bansos kepada kelas menengah belum cukup ampuh untuk menahan penurunan daya beli masyarakat dan menjaga konsumsi rumah tangga agar pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 5%. Meskipun demikian, ia menilai bahwa tanpa kebijakan tersebut, ekonomi Indonesia kemungkinan bisa jatuh lebih dalam, hingga ke level 4,5%.

“Jadi, itu adalah pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, masyarakat kelas menengah yang tidak masuk kategori miskin juga menerima bantuan sosial, dan itu memang benar-benar terjadi,” ungkap Arief.