Lika-liku Proyek Kereta Cepat Whoosh: Dari Penolakan hingga Terjerat Utang Besar

Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh menghadapi perjalanan panjang penuh tantangan, mulai dari penolakan awal oleh mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan hingga kini mengalami kerugian akibat lilitan utang besar.

Badan Pengelola Investasi Danantara saat ini tengah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut bersama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) guna mencari solusi terbaik bagi beban utang yang membelenggu PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, pada Jumat di Jakarta mengonfirmasi bahwa proses penjajakan sedang berlangsung dan ditargetkan segera tuntas. Ia menyebutkan bahwa penyelesaian proyek Whoosh akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara tahun ini.

“Sedang kami lakukan penjajakan. Prosesnya akan kami selesaikan, sebagaimana sebelumnya juga telah disampaikan Direktur Utama PT KAI di DPR. Nanti akan masuk dalam RKAP kami tahun ini,” kata Dony, dikutip dari Antara, Senin lalu.

Pertemuan dengan PT KAI pun telah dilaksanakan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada Rabu, 20 Agustus, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, mengusulkan restrukturisasi proyek Whoosh. “Kami juga mendalami masalah KCIC, ini memang seperti bom waktu. Kami akan berkoordinasi dengan Danantara untuk menyelesaikannya, termasuk langkah perbaikan dan restrukturisasi portofolio,” ujarnya.

Lini Waktu Perjalanan KCIC

Ditentang oleh Menteri Perhubungan Jonan

Pada awal 2016, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menilai PT KCIC belum melengkapi sejumlah persyaratan pembangunan proyek. Ia bahkan tidak mengetahui apakah konsorsium telah menyetor modal minimal Rp 1,25 triliun sebagai syarat utama penyelenggaraan proyek.

Akibatnya, Jonan meragukan groundbreaking yang dijadwalkan 21 Januari dapat terlaksana sesuai rencana. “Masih banyak yang belum dipenuhi, jadi saya belum bisa pastikan,” ujarnya di Kantor Presiden, Senin, 4 Januari 2016.

Selain modal, beberapa izin penting juga belum diselesaikan, termasuk revisi trase dan Amdal. Jalur kereta cepat pun pada beberapa titik bersinggungan dengan trase proyek LRT.

Biaya Proyek Membengkak

Pada September 2021, KCIC memastikan target operasi kereta cepat tetap di akhir 2022 meski terjadi pembengkakan biaya.

“Masalah ini tidak menghentikan kesiapan operasi maupun percepatan pembangunan,” kata Sekretaris Perusahaan KCIC, Mirza Soraya, Selasa, 7 September 2021.

Biaya diperkirakan meningkat sekitar US$1,9 miliar atau Rp 27,17 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp 113,9 triliun. Dari jumlah tersebut, tambahan beban konsorsium Indonesia sekitar Rp 4,1 triliun, yang diusulkan ditutup melalui PMN 2022.

Serangkaian Insiden di Lapangan

Pembangunan proyek juga diwarnai beberapa insiden. Pada 5 Desember, sebuah tiang penyangga rel di DK46, Telukjambe Barat, Karawang, roboh dan menimpa ekskavator saat pembongkaran.

Sebelumnya, 22 Oktober 2019, pengeboran proyek memicu ledakan pipa minyak PT Pertamina, menewaskan satu pekerja. Direktur Utama PT Wijaya Karya, Tumiyana, menyebut kesalahpahaman tahapan pekerjaan akibat kendala bahasa sebagai pemicunya.

Pada 2 Maret 2020, konstruksi kembali dihentikan sementara karena menyebabkan banjir di ruas Tol Jakarta–Cikampek. Plt. Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, mengatakan banjir terjadi akibat saluran drainase tertutup oleh aktivitas proyek.

Peluncuran Resmi Proyek

Pada 2 Oktober 2023, KCIC meluncurkan secara resmi kereta cepat Jakarta–Bandung sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Proyek ini dibiayai tanpa dana APBN atau jaminan pemerintah, melainkan melalui pinjaman China Development Bank sebesar 75 persen dan sisanya 25 persen dari pemegang saham: konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. (40 persen). Jalur sepanjang 142 km ini memiliki empat stasiun utama: Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.

Kasus Tender

Pada 2024, muncul laporan dugaan persekongkolan tender yang melibatkan PT CRRC Sifang Indonesia dan PT Anugerah Logistik Prestasindo. KPPU menduga keduanya melakukan praktik yang menghambat peserta lain memenangkan tender, melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Persekongkolan Tender.

KCIC menegaskan tidak terlibat dalam pengadaan jasa pengangkutan Electric Multiple Unit (EMU). “KCIC tidak terlibat dalam proses pengadaan tersebut,” tegas GM Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, Selasa, 17 Desember 2024.