OJK Periksa Manajemen Akseleran AKII dan Jatuhkan Sanksi Usai Kasus Gagal Bayar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas terhadap PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (AKII), platform peer-to-peer lending, dengan melakukan pemeriksaan langsung kepada jajaran pengurus dan pemegang saham. Tindakan ini merupakan bagian dari pengawasan intensif menyusul kasus gagal bayar yang mencuat di platform tersebut.

Dalam hasil pemeriksaannya, OJK menetapkan sanksi administratif kepada AKII sebagai upaya melindungi pemberi dana (lender) dan menjaga stabilitas industri fintech nasional.

OJK Minta Perbaikan Menyeluruh

Usai pemeriksaan, OJK menekankan pentingnya AKII segera menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada lender serta memperbaiki model operasional dan infrastruktur bisnis. Evaluasi yang dilakukan mencakup identifikasi akar masalah (root cause), kepatuhan model bisnis terhadap regulasi, serta rekomendasi perbaikan yang komprehensif.
 

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, menegaskan bahwa fokus pemantauan selanjutnya akan diarahkan pada pelunasan utang, restrukturisasi pembiayaan bermasalah, serta peningkatan layanan kepada pengguna dan lender. OJK juga membuka kemungkinan penjatuhan sanksi lanjutan, termasuk evaluasi ulang terhadap pihak pengendali utama hingga pencabutan izin usaha jika AKII gagal memenuhi kewajiban.

Komitmen OJK Jaga Transparansi Fintech

Melalui sanksi terhadap AKII, OJK menegaskan komitmennya menjaga ekosistem fintech yang sehat, transparan, dan akuntabel. Agusman menekankan, otoritas tak segan menjatuhkan sanksi maksimal, termasuk pencabutan izin usaha, apabila pelanggaran serupa kembali terjadi.