DIGIVESTASI - Investasi di Indonesia Terhambat oleh Proses Perizinan dan Ketidakpastian Hukum. Minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia terhambat oleh sejumlah faktor klasik, salah satunya adalah proses perizinan yang lambat. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan hal ini dalam acara MINDialogue yang digelar di The Energy Building, Jakarta, Kamis (9/1).

"Kita menghadapi masalah klasik, yaitu lamanya proses perizinan," kata Bambang.

Selain itu, masalah ketidakpastian hukum juga menjadi pertimbangan utama bagi investor asing yang enggan berinvestasi di Indonesia. Menurut Bambang, kepastian hukum sangat penting bagi para investor dalam menilai potensi kegiatan investasi di suatu negara.

"Yang kedua adalah kepastian hukum," tegasnya.

Bambang juga menambahkan bahwa Indonesia masih dianggap memiliki ekonomi biaya tinggi (high cost economy), yang dirasakan oleh investor karena tingginya biaya dalam proses pengajuan izin dan berbagai prosedur lainnya.

"Mereka menginginkan kondisi ekonomi yang lebih rendah biayanya, seperti low cost economy. Namun, Indonesia masih sering dianggap sebagai high cost economy, sehingga kita memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyelesaikan masalah dari sisi perizinan hingga administrasi dan birokrasi terkait investasi," jelas Bambang.

Sebagai akibatnya, banyak investor yang memilih untuk berinvestasi di negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Bahkan, beberapa investor akhirnya memutuskan untuk beralih ke negara-negara tersebut setelah menghadapi hambatan di Indonesia.

"Ketika mereka menemui kesulitan dalam berinvestasi di Indonesia dan melihat negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, atau Thailand, mereka akan dengan mudah memindahkan investasi mereka ke sana," ujar Bambang.