Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait kondisi sejumlah negara yang mulai merasakan dampak perang di Timur Tengah. Beberapa di antaranya adalah Filipina yang telah menetapkan status darurat energi nasional serta Bangladesh yang mulai mengalami krisis bahan bakar minyak (BBM).

Purbaya menjelaskan bahwa kondisi darurat energi bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan akibat terganggunya pasokan. Ia menegaskan bahwa Indonesia perlu bersiap jika situasi tersebut berlangsung dalam jangka panjang.

“Darurat energi itu bukan berasal dari APBN. Yang dimaksud darurat energi adalah ketika pasokan terhenti, itu yang menjadi kekhawatiran saya. Bukan soal harga, tetapi ketika pasokan tidak tersedia. Saat ini pasokan masih ada, jadi belum bisa disebut darurat, namun kita harus tetap bersiap ke depan,” ujar Purbaya di kantornya di Jakarta Pusat, Rabu.

Hingga saat ini, Purbaya memastikan bahwa APBN masih mampu menahan dampak kenaikan harga energi dan tidak akan dilakukan perubahan hingga akhir tahun. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya tidak akan mengubah APBN maupun subsidi yang ada sampai pada titik harga yang sangat tinggi. Dengan kondisi harga saat ini hingga akhir tahun, APBN masih mampu bertahan. Namun, keputusan tetap bergantung pada pimpinan, dan saya menilai kondisinya masih aman,” jelasnya.

Purbaya juga menilai bahwa saat ini masih terlalu dini untuk melakukan penyesuaian terhadap harga minyak dan subsidi energi dalam APBN.

“Nanti jika kenaikannya sudah tinggi, baru kita hitung kembali. Jadi tidak serta-merta ketika harga mencapai US$100 langsung diubah, karena kita menggunakan perhitungan rata-rata,” tambah Purbaya.