Pasca diresmikannya bursa karbon oleh Presiden Jokowi pada Selasa 26 September 2023, ada berbagai pertanyaan yang timbul di masyarakat. Salah satunya adalah tentang penerapan pajak karbon. Walau demikian, Wamenkeu Suahasil Nazara memastikan bahwa skema pajak karbon akan tetap dilakukan, biarpun tidak ditetapkan bersamaan dengan peluncuran bursa karbon.

Menurut Suasahil, fungsi utama pajak karbon bukanlah untuk penerimaan negara. Melainkan untuk alternatif usaha yang tidak ingin membeli karbon kredit. Atau dengan kata lain, pemerintah memberikan opsi kepada pelaku usaha untuk ikut berkontribusi dalam mengurangi emisi gas.

Jika pajak karbon berhasil sepenuhnya, maka akan dapat menurunkan hingga 31,89% emisi gas pada tahun 2023. Walau demikian, Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal UI, Prianto Budi Saptono tidak sepenuhnya setuju.

Dilansir dari bisnis.com, Prianto menyebutkan pajak karbon bisa jadi tidak jadi berlaku, dan bergantung pada kebijakan yang akan dilaksanakan. Menurut Prianto, saat ini bursa karbon sudah memiliki blueprint and roadmap yang jelas sehingga bisa segera diimplementasikan. Sementara pajak karbon masih belum selesai dibahas.

Di lain pihak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebutkan belum ada prioritas untuk menetapkan pajak karbon. Dan untuk saat ini Kemenkeu masih menyiapkan roadmap untuk memastikan penetapan pajak karbon tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Karena itu hingga saat ini pajak karbon masih belum ditetapkan.

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital