Pemerintah Indonesia mengalami kerugian sebesar USD 2 miliar atau setara dengan Rp 30 triliun karena banyak anak muda yang memilih untuk bermain game atau permainan video asing. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo R.M. Manuhutu, mengungkapkan bahwa sebagian besar uang ini mengalir ke luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah sedang berusaha agar sebagian besar uang yang dihabiskan oleh masyarakat untuk bermain game dapat tetap berputar di dalam negeri.

"Saat ini, dari pengeluaran orang Indonesia untuk game, 99,5 persen uangnya keluar dari Indonesia. Kami ingin mengubahnya sehingga 70 persen uang itu bisa masuk ke Indonesia melalui game lokal," kata Odo saat ditemui di TMII Jakarta pada Sabtu (28/10). "Banyak anak muda kita, sekitar 90 juta orang, lebih banyak bermain game asing, sehingga uang mereka pergi ke luar negeri. Kami ingin mengubahnya dengan mendorong anak-anak muda kita untuk mengembangkan game lokal yang bisa digunakan oleh anak-anak muda di dalam negeri."

Berdasarkan data tahun 2021, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat bahwa total pengeluaran masyarakat di Indonesia untuk game mencapai USD 2 miliar atau sekitar Rp 30 triliun. "Pasar game di Indonesia pada tahun 2021 mencapai USD 2 miliar, atau sekitar Rp 30 triliun. Dari jumlah itu, sebagian besar, yaitu 99,5 persen, uangnya keluar dari Indonesia," tambah Odo.

Pemerintah saat ini sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Program Percepatan Pengembangan Industri game Nasional untuk Mendukung Pengembangan Ekosistem game di Dalam Negeri. Harapannya adalah agar aktivitas ekonomi dari industri game tersebut dapat lebih banyak mengalir ke dalam negeri. Odo berharap bahwa pada bulan November ini, Presiden Jokowi akan menandatangani Perpres tersebut, mengingat Perpres ini sudah dibahas sejak dua tahun yang lalu.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, akan diatur berbagai hal, termasuk akses pasar game, perangkat lunak dan keras, promosi game, aktivasi, serta kompetisi di tingkat regional hingga lokal. "Ini juga termasuk insentif, akses pembiayaan, dan pelatihan SDM, serta perangkat lunak dan keras," kata Odo. Odo juga menyebutkan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam pengembangan industri game di Indonesia adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, Perpres juga akan mengatur tentang pelatihan SDM di industri game. Meskipun begitu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah memulai pelatihan SDM sejak tahun 2022.

Setiap tahun, Kementerian tersebut melatih 3.000 talenta pembuat game. Program ini berlangsung selama tiga tahun, dimulai dari tahun 2022 hingga 2024. "Dari 9.000 orang yang kami latih dalam periode tersebut, asumsinya hanya sekitar 100 orang yang dapat menghasilkan game yang berkualitas. Dan dari 100 tersebut, mungkin hanya 1-2 yang benar-benar luar biasa," kata Odo.

Pemerintah memiliki target bahwa pada tahun 2024-2025, sebanyak 70 persen dari pengeluaran masyarakat yang bermain game akan tetap berputar di Indonesia.