Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa kebijakan mandatori penggunaan biodiesel telah berhasil menghemat devisa negara sebesar US$17,19 miliar atau setara dengan Rp271,78 triliun selama periode 2024 hingga 2025. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini menjadi bukti konkret bahwa program tersebut memberikan manfaat ekonomi yang nyata, termasuk dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Program mandatori biodiesel sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri dengan mencampurkan biodiesel ke dalam solar. Pada tahun 2025, Indonesia telah melaksanakan mandatori biodiesel B40, dan pemerintah berencana meningkatkan campuran tersebut menjadi B50 pada tahun berikutnya.

“Kebijakan mandatori biodiesel merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional melalui pencampuran biodiesel dengan solar. Pada 2025, kita sudah berada di level B40 dan tahun depan ditargetkan akan mengimplementasikan B50,” ujar Yuliot dalam pernyataan resminya yang dikutip pada Minggu (29/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan minyak sawit mentah (CPO) sebagai bahan baku biodiesel bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Kebijakan ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian energi.

Selain berdampak pada penghematan devisa, Yuliot menyebut bahwa program ini juga memacu pertumbuhan industri dalam negeri dan membuka banyak lapangan kerja. Pada 2024, program B35 telah menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja di sektor off-farm dan 1,64 juta tenaga kerja di sektor on-farm.

Pada 2025, saat program B40 mulai diterapkan, jumlah tenaga kerja yang terserap meningkat menjadi sekitar 14.000 orang di sektor off-farm dan 1,95 juta tenaga kerja di sektor on-farm. Menurut Yuliot, sejak peluncuran pertama kali pada 2015 melalui program B20, mandatori biodiesel terus berkembang menjadi B30 pada tahun 2020 dan mencapai titik tertinggi dengan implementasi B40 di awal 2025—yang merupakan capaian tertinggi secara global.

Ia menekankan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak dan sinergi antar lembaga. Pemerintah, tambahnya, akan terus meningkatkan kadar campuran biodiesel dalam solar melebihi 40% demi menekan emisi gas rumah kaca serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Produksi B50 Siap Dimulai Tahun Depan

Dalam pernyataan terpisah, Yuliot menegaskan bahwa produksi biodiesel B50 akan siap dilaksanakan mulai tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa pasokan Fatty Acid Methyl Ester (FAME)—yang merupakan hasil transesterifikasi antara minyak sawit dan metanol—sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan produksi B50.

“Dari sisi ketersediaan FAME, kita sudah siap untuk mulai B50 tahun depan. Semoga bisa ditetapkan awal tahun [2026],” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat (16/5/2025).

Yuliot menjelaskan bahwa keyakinan ini didasarkan pada hasil evaluasi atas pelaksanaan program B40 yang berjalan efektif sejak awal 2025, baik untuk sektor PSO (public service obligation) maupun non-PSO.

Meski sebelumnya diperkirakan bahwa pelaksanaan B50 akan membutuhkan penambahan lahan sawit seluas 2,3 juta hektare, Yuliot menyebut bahwa kini hal itu tidak lagi diperlukan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pertanian, kebutuhan CPO untuk mendukung program B50 masih mencukupi.

Ia juga menambahkan bahwa program penanaman ulang (replanting) sawit yang sedang berlangsung membantu memastikan pasokan CPO tetap aman, sehingga perluasan lahan tidak terlalu signifikan. “Dengan adanya program replanting ini, kebutuhan [CPO] bisa terpenuhi. Jadi, mungkin penambahan lahan tidak akan terlalu besar,” tutup Yuliot.