Ekonomi Korea Selatan Goyang: Dampak Dimakzulkannya Presiden Yoon Suk Yeol

Bisnis | Ekonomi - Diposting pada 16 December 2024 Waktu baca 5 menit

Yoon Suk-yeol menyegel jalurnya menuju ke posisi puncak politik Korea Selatan pada Selasa (3/5/2022) ketika dia dilantik sebagai presiden Korsel. Ilustrasi.

DIGIVESTASI - Saham Korea Selatan Menguat Pasca Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, Pasar saham Korea Selatan menunjukkan penguatan pada Jumat (13/12/2024), setelah keputusan parlemen untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol. Mengutip laporan Reuters, kenaikan ini didorong optimisme investor bahwa ketidakpastian politik di negara tersebut akan segera mereda pasca pemungutan suara.

 

Dorongan Anggaran Tambahan untuk Pemulihan Ekonomi
Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Lee, menyebut tantangan terbesar saat ini adalah melemahnya konsumsi domestik akibat rendahnya permintaan di dalam negeri dan terbatasnya peran fiskal pemerintah. Ia menyerukan pembentukan Dewan Stabilitas Nasional antara pemerintah dan parlemen untuk membahas isu keuangan, ekonomi, dan mata pencaharian masyarakat.

 

"Untuk mengatasi tantangan ini, saya yakin diperlukan diskusi segera mengenai anggaran tambahan," ungkap Lee pada Minggu (15/12/2024). Lee menjelaskan, anggaran tambahan itu dapat dialokasikan untuk mendukung sektor usaha kecil serta investasi di bidang kecerdasan buatan dan infrastruktur energi guna mengatasi kendala pasokan.

 

Parlemen Pangkas Usulan Anggaran Pemerintah
Dalam perkembangan terkait, parlemen yang didominasi oleh Partai Demokrat telah menyetujui rancangan anggaran 2025 sebesar 673,3 triliun won (sekitar US$470,6 miliar). Angka ini lebih kecil dari usulan pemerintah senilai 677,4 triliun won.

 

Berdasarkan undang-undang, parlemen tidak diizinkan menambahkan alokasi anggaran yang diajukan pemerintah. Namun, Partai Demokrat menilai anggaran tambahan tetap dibutuhkan untuk mendanai program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

 

Partai Demokrat menjelaskan bahwa pemotongan anggaran difokuskan pada dana cadangan pemerintah, biaya bunga, serta alokasi anggaran untuk kantor presiden, jaksa, dan auditor yang digunakan untuk operasi rahasia. Sementara itu, pihak pemerintah menuduh parlemen menghambat proyek-proyek bagi usaha kecil akibat pemotongan anggaran tersebut.

 

Darurat Militer dan Kebuntuan Anggaran
Perdebatan soal anggaran menjadi salah satu pemicu Presiden Yoon memberlakukan darurat militer, keputusan yang akhirnya memicu ketegangan politik dan proses pemakzulan. Hingga saat ini, penyelesaian isu anggaran dipandang krusial untuk memastikan kestabilan ekonomi sekaligus memperbaiki konsumsi domestik yang tengah terpuruk.


Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita

Sumber: bisnis.com

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital

 

DISCLAIMER

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.