Perusahaan Umum Bulog mengakui kesulitan dalam mendapatkan pasokan beras impor, meskipun awalnya banyak negara yang menawarkan ekspor beras ke Indonesia. Febby Novita, Direktur Bisnis Perum Bulog, menyatakan bahwa masalah ini disebabkan oleh persaingan dengan negara-negara Eropa.

"Kami sudah mendapatkan kontrak, tetapi negara-negara importir memutuskan untuk membatalkan karena, jujur saja, harga beli Eropa lebih tinggi daripada di Indonesia," ujar Febby saat ditemui di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Jumat, 17 November 2023.

Menurut Febby, negara-negara Eropa saat ini banyak mengimpor beras sebagai akibat dari peralihan dari gandum ke beras. Hal ini terkait dengan pembatasan gandum yang terjadi akibat situasi geopolitik di negara-negara penghasil gandum terbesar di dunia, yakni Rusia dan Ukraina.

Febby juga mengungkapkan bahwa harga beli Bulog kalah bersaing dengan harga beli Filipina. Filipina mampu mengimpor beras dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Pilihan untuk mengimpor beras impor pun semakin sulit karena proses seleksi yang lebih ketat.

"Ini menarik untuk beberapa kondisi impor saat ini, jadi tidak semudah yang sebelumnya," tambahnya.

Pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun 2024 mendatang untuk memenuhi kebutuhan stok bantuan pangan atau bansos beras. Kebijakan ini terkait dengan keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk melanjutkan penyaluran bansos beras hingga Juni 2024.

Impor beras juga dilakukan sebagai antisipasi terhadap ketidakpastian hasil produksi dalam negeri pada awal tahun akibat panen raya yang diperkirakan akan mundur. Menurut pemerintah, impor 2 juta ton beras diperlukan karena bantuan pangan beras selama tiga bulan awal 2024 membutuhkan 640 ribu ton, ditambah beras SPHP sebanyak hampir 250.000 ton, sehingga totalnya mencapai 900 ribu ton.

Namun, hingga saat ini, Kementerian Perdagangan belum mengeluarkan surat izin impor tersebut. Bulog juga masih menyelesaikan tugas impor beras sebanyak 1,5 juta ton hingga akhir tahun ini. Bahkan, Bulog mengungkapkan bahwa kontrak impor untuk tahun 2023 ini terancam batal sebanyak 500.000 ton.