Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu fokus utama adalah penyederhanaan proses perizinan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Airlangga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2025 tercatat sebesar 5,12%, menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Selain itu, tingkat penyerapan tenaga kerja juga mengalami kenaikan, dari Februari 2024 ke Februari 2025, mencapai 97,73% atau bertambah sekitar 3,59 juta pekerja.

"Presiden menekankan pentingnya daya saing karena kita berhadapan dengan persaingan global. Oleh karena itu, percepatan kemudahan perizinan berusaha sangat diperlukan, dan pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) baru yang mengatur kemudahan perizinan berbasis daftar positif," jelas Airlangga seusai Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu, 7 Agustus 2025.

Ia menambahkan bahwa sistem One Single Submission (OSS) diharapkan dapat diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh lembaga pemerintah, serta dapat berjalan secara optimal.

Pada semester kedua tahun ini, pemerintah akan mendorong konsumsi rumah tangga dan meningkatkan daya beli masyarakat sebagai upaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Fokus lainnya mencakup pelaksanaan program prioritas nasional, pembiayaan sektor perumahan, serta peningkatan investasi dan ekspor melalui pengembangan kawasan.

"Untuk sektor perumahan, tersedia program FLPP dan KUR perumahan yang baru saja diluncurkan. Skema KUR ini berbentuk kredit bergulir: dengan dana Rp5 miliar bisa digunakan hingga empat kali sehingga total mencapai Rp20 miliar. Skema ini khusus ditujukan bagi kontraktor dari kalangan UMKM," tambahnya.

Selain itu, fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar tetap diberlakukan hingga akhir tahun 2025. Pemerintah juga sedang menyiapkan sejumlah program strategis menjelang periode Natal dan Tahun Baru.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan menjadi agenda penting yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo pada 15 Agustus mendatang. Namun, Presiden juga menegaskan bahwa program-program strategis non-anggaran tetap harus menjadi prioritas kementerian dan lembaga demi memperkuat iklim investasi nasional.

"Presiden menginstruksikan agar seluruh program non-anggaran terus dijalankan oleh Kementerian dan Lembaga, karena investasi akan menjadi faktor utama dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi ke depan," tutupnya.