DIGIVESTASI - Penciptaan lapangan kerja menjadi tantangan utama bagi masa jabatan ketiga Perdana Menteri India Narendra Modi, dengan angkatan kerja muda negara itu menghadapi kesulitan mencari pekerjaan. Lebih dari 40% dari 1,4 miliar penduduk India saat ini berusia di bawah 25 tahun, dan negara ini telah menggantikan China sebagai negara terpadat di dunia sejak tahun lalu.

Masalah pengangguran sebelumnya dianggap sebagai faktor signifikan di balik kegagalan Modi dan partainya, Bharatiya Janata (BJP), dalam meraih mayoritas suara dalam pemilihan umum baru-baru ini. Raihan suara BJP berada di bawah ekspektasi partai.

Dalam pengumuman anggaran tahun 2024 pada Selasa (23/7), pemerintah India berencana mengalokasikan $24 miliar (sekitar Rp388,8 triliun) selama lima tahun untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. "Dalam anggaran ini, kami berfokus pada lapangan kerja, keterampilan, usaha kecil, dan kelas menengah," kata Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman.

Sitharaman juga mengumumkan skema yang akan memberikan kesempatan magang kepada 10 juta pemuda di 500 perusahaan terkemuka selama lima tahun. Namun, anggaran ini mendapat kritik dari Sekretaris Jenderal partai oposisi, Jairam Ramesh, yang mengatakan pemerintah pusat akhirnya mengakui pengangguran massal sebagai krisis nasional. "Ini terlambat dan terlalu sedikit, lebih banyak pencitraan daripada tindakan nyata," tambahnya.

Shrijay Sheth, pendiri LegalWiz, mengatakan kepada DW bahwa dia berharap insentif lebih besar diberikan kepada perusahaan-perusahaan untuk memilih India karena manfaat biaya dan akses ke tenaga kerja muda yang besar. "Hyundai yang ingin IPO di India, atau pembicaraan dengan Tesla untuk mendirikan produksi manufaktur di India adalah contoh yang menunjukkan hal ini," katanya.

Krisis pengangguran semakin memburuk di India. Di Mumbai, sebuah acara perekrutan kerja di Air India Airport Services dibatalkan setelah 25.000 pencari kerja datang untuk melamar 2.220 pekerjaan. Pada Februari, hampir 4,7 juta pelamar mengikuti ujian untuk rekrutmen sekitar 60.000 anggota polisi di Uttar Pradesh.

"Pemerintah dan semua lembaganya terus menyangkal masalah pengangguran," kata Arun Kumar, seorang ekonom, kepada DW. Menurut Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), tingkat pengangguran India mencapai 9,2% pada Juni 2024, naik dari 7% pada Mei tahun ini. Kumar menambahkan, "Semua ini bertentangan dengan narasi resmi tentang penciptaan lapangan kerja yang masif."

Meskipun India mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 8,2% pada tahun fiskal sebelumnya, negara ini kesulitan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan anak muda yang memasuki pasar tenaga kerja setiap tahun. Ekonom pembangunan Santosh Mehrotra mengatakan India perlu mengembangkan strategi manufaktur yang padat karya seperti yang dilakukan China. "Permintaan akan pekerjaan hanya akan terpenuhi jika berbagai faktor bekerja sama," katanya.

Menurut data Bank Dunia, sektor manufaktur India menyumbang 13% dari PDB, sementara di China, sektor ini menyumbang lebih dari seperempat PDB. Mehrotra menambahkan bahwa manufaktur padat karya oleh UKM memerlukan dukungan berkelanjutan, termasuk program pengembangan dan skema pelatihan bagi kaum muda.

Lekha Chakraborty, profesor di National Institute of Public Finance and Policy, menekankan pentingnya program pelatihan untuk mengatasi pengangguran dan menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal dan pengembangan keterampilan di berbagai sektor.

Sektor informal India, yang menyerap sebagian besar pekerjaan, telah kehilangan 16 juta pekerjaan antara tahun fiskal 2016 dan 2023, menurut India Ratings. Ekonomi informal terdiri dari perusahaan tidak berbadan hukum dan pekerjaan yang tidak dikenakan pajak atau tidak dipantau secara resmi.

Menteri Keuangan India mengumumkan skema insentif pekerjaan yang bertujuan menciptakan lapangan kerja di sektor manufaktur dengan memberikan insentif kepada perekrutan karyawan pertama kali.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita