Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan absolut di Indonesia telah mengalami penurunan. Ia menjelaskan bahwa informasi tersebut diperolehnya langsung dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini disampaikannya dalam pidato pada acara Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (20 Juli 2025).

“Kepala BPS telah melaporkan kepada saya bahwa angka pengangguran dan kemiskinan absolut di Indonesia menurun. Ini berdasarkan data dari BPS sendiri,” ungkap Prabowo, dikutip pada Senin (21 Juli 2025).

Sebagai informasi, sebelumnya BPS sempat menunda pengumuman data kemiskinan nasional. Awalnya, data tersebut dijadwalkan untuk dirilis pada Selasa, 15 Juli 2025. Konferensi pers yang direncanakan tersebut seharusnya menyampaikan data kemiskinan semester I/2025 serta data ketimpangan penduduk periode yang sama. Namun, satu jam sebelum waktu pengumuman yang dijadwalkan pada pukul 11.00 WIB, BPS menyampaikan penundaan rilis.

BPS menjelaskan bahwa penundaan ini dilakukan demi menjamin ketepatan dan kredibilitas data statistik yang disampaikan kepada publik. Mereka menegaskan bahwa data yang akurat dan terpercaya merupakan prioritas utama.

“Kami akan segera mengumumkan waktu terbaru untuk rilis angka kemiskinan tersebut,” demikian pernyataan resmi dari BPS.

Penundaan ini mendapat sorotan dari anggota DPR, terutama dari Fraksi PDI Perjuangan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, menyayangkan keterlambatan tersebut karena data tersebut sangat penting sebagai referensi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Ia juga mengatakan bahwa Komisi X sebagai mitra kerja BPS ikut menerima kritik dari publik akibat penundaan tersebut.

“Kami mendesak agar BPS menyampaikan data secara transparan untuk hal-hal yang memang layak dibuka ke publik, dan disampaikan pada bulan yang telah ditetapkan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X pada Kamis (17 Juli 2025).

Kritik serupa datang dari Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, yang juga merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan. Ia menyesalkan keterlambatan rilis data statistik karena sangat dibutuhkan, baik oleh DPR maupun pelaku ekonomi.

“Tidak seharusnya terjadi keterlambatan seperti ini, karena bagaimanapun juga BPS menjadi acuan utama bagi para pelaku ekonomi, Badan Anggaran, dan berbagai komisi di DPR,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15 Juli 2025).

Perlu diketahui, BPS secara rutin merilis data profil kemiskinan dan pengangguran dua kali setiap tahun. Data kemiskinan biasanya dirilis untuk periode Maret dan September, dan masing-masing diumumkan pada bulan Juli dan Januari tahun berikutnya.

Pada Januari 2025 lalu, BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2024 mencapai 24,06 juta orang atau 8,57% dari total populasi. Jumlah dan persentase ini menurun dibandingkan dengan Maret 2024 yang mencatatkan angka 25,22 juta orang atau 9,03% dari populasi.

Sementara itu, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) juga dilakukan dua kali setahun, yakni pada bulan Februari dan Agustus. Data terakhir menunjukkan bahwa tingkat pengangguran pada Februari 2025 meningkat dibandingkan Februari 2024.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa jumlah pengangguran pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, atau 4,76% dari total angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang.

“Jumlah pengangguran tercatat sebanyak 7,28 juta orang. Jika dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah tersebut naik 83.000 orang atau meningkat 1,11%,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (5 Mei 2025).

Bisnis Indonesia telah mencoba menghubungi Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti untuk mengkonfirmasi kebenaran laporan angka pengangguran dan kemiskinan yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diberikan.