DIGIVESTASI - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp421,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk mendukung ketahanan energi nasional. "Ketahanan energi menjadi prioritas utama dari presiden terpilih, dan kami mengalokasikan Rp421,7 triliun untuk tujuan ini," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (16/8/2024). Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut, yang disiapkan pada awal masa pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024-2029, akan digunakan untuk meningkatkan subsidi dan kompensasi energi, serta menyediakan insentif fiskal guna mendorong peningkatan lifting minyak dan gas.

Dalam RAPBN 2025, anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi direncanakan mencapai Rp394,3 triliun, meningkat 17,7% dibandingkan dengan alokasi tahun 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun. Terkait insentif fiskal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengusulkan perubahan skema bagi hasil dan rezim perpajakan di sektor hulu migas, termasuk revisi Peraturan Pemerintah No. 27/2017 tentang cost recovery dan PP No. 53/2017 terkait gross split. "Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian teknis dan kementerian koordinasi untuk memastikan instrumen fiskal dapat mendukung produksi dan meningkatkan ketahanan energi, terutama dalam hal lifting minyak dan gas," kata Sri Mulyani.

Selain sektor migas, anggaran ketahanan energi ini juga akan dialokasikan untuk mendukung pengembangan transisi energi. Sri Mulyani menyebut bahwa implementasi Energy Transition Mechanism (ETM) akan memerlukan berbagai instrumen fiskal untuk mendorong transformasi menuju energi hijau. "Kita akan terus memanfaatkan instrumen-instrumen seperti insentif, subsidi, dan intervensi lainnya," tutup Sri Mulyani.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita