DIGIVESTASI - Rencana peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, diwarnai berbagai isu kontroversial, mulai dari kabar penyewaan ribuan mobil Alphard hingga penggunaan pawang hujan. Pemerintah dengan tegas membantah kedua kabar tersebut.

Pertama, terkait kabar bahwa pemerintah akan menyewa ribuan mobil Alphard dengan tarif Rp 25 juta per hari untuk tamu undangan pada upacara 17 Agustus 2024, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, menegaskan bahwa hal itu tidak benar. Pemerintah akan menyediakan bus sebagai transportasi utama untuk tamu undangan menuju lokasi upacara.

Usman juga menyatakan bahwa jika memang ada ribuan mobil mewah yang disewa, lalu lintas menuju IKN pasti akan macet, dan pemerintah tidak ingin momen bersejarah ini terganggu oleh kemacetan.

"Kami sudah klarifikasi, Alphard tidak akan digunakan untuk menuju tempat upacara di IKN. Bayangkan jika 1.000 Alphard menuju ke sana, pasti akan macet. Oleh karena itu, kami akan menggunakan shuttle bus," jelas Usman dalam diskusi virtual yang diadakan Trijaya FM, Sabtu (10/8/2024).

Dia menambahkan, jika memang ada penyewaan Alphard, kemungkinan besar itu dilakukan oleh tamu undangan sendiri, bukan oleh pemerintah. Jumlah mobil yang disewa juga kemungkinan tidak sebanyak yang diberitakan.

Selain itu, muncul kabar bahwa pemerintah menggunakan jasa pawang hujan untuk mengatasi curah hujan yang tinggi di IKN. Seorang pawang hujan asal Banyuwangi, Jawa Timur, bernama KRT Ilham Triadi Nagoro, mengklaim bahwa dia ditugaskan oleh pemerintah untuk menghalau hujan di IKN. Ilham mengaku berhasil menghalau hujan selama 12 hari bertugas di IKN.

Namun, Usman Kansong membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menggunakan jasa pawang hujan. Sebaliknya, pemerintah menggunakan rekayasa cuaca ilmiah untuk mengurangi curah hujan di IKN menjelang upacara kemerdekaan.

"Jadi, kami ingin tegaskan bahwa tidak ada perintah atau permintaan dari pemerintah kepada pawang hujan. Itu adalah hoax. Kami menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk rekayasa cuaca," kata Usman.

Menurut laporan dari Antara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ditugaskan untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi curah hujan di IKN sejak 4 Juli 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, juga membenarkan bahwa pemerintah bekerja sama dengan BMKG dalam operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk memastikan cuaca tidak mengganggu persiapan dan pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita