DIGIVESTASI - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pemerintah telah menetapkan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per porsi. Ia optimistis alokasi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Program ini dianggap sebagai langkah tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, pemerintahan Prabowo mengusulkan anggaran Rp15.000 per porsi. Namun, kondisi anggaran memaksa pemerintah menyesuaikan nominal menjadi Rp10.000.

"Kami ingin Rp15.000, tetapi dengan kondisi anggaran, Rp10.000 cukup. Ini sudah dihitung untuk daerah-daerah, tetap bermutu dan bergizi," ujar Prabowo pada Jumat, 29 November 2024.

Prabowo juga menyoroti dampak program ini bagi keluarga. Ia mencontohkan, keluarga dengan tiga hingga empat anak bisa menerima hingga Rp2,7 juta per bulan melalui kebijakan ini, ditambah berbagai program bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

"Pemerintah berusaha memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan perlindungan melalui berbagai bantuan sosial dan tunjangan," ungkapnya.

Pihak Istana Negara menjelaskan bahwa uji coba anggaran Rp10.000 per porsi telah dilakukan selama hampir satu tahun di beberapa daerah. Program ini berhasil memenuhi kebutuhan kalori sebesar 600-700 per sajian, sehingga dianggap layak.

"Di Pulau Jawa, uji coba menunjukkan anggaran Rp10.000 cukup untuk menyediakan makanan bergizi dengan kalori 600-700. Ini sudah terbukti," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, pada 30 November 2024.

Hasan menambahkan bahwa program ini telah diuji coba di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Dengan anggaran Rp10.000 per porsi, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program ini mencapai Rp71 triliun pada 2025. Sasaran utama program adalah anak-anak PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di sekolah negeri maupun swasta.

Wacana penyesuaian anggaran sempat menjadi sorotan. Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran sebelumnya mempertimbangkan nominal Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 per porsi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa anggaran Rp7.500 sudah cukup besar di beberapa wilayah. Namun, dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional, angka Rp10.000 dianggap lebih memadai.

"Untuk daerah tertentu, Rp7.500 sudah besar. Tapi, kebutuhan setiap daerah berbeda-beda karena harga bahan makanan tidak sama di seluruh wilayah Indonesia," ujar Muhadjir pada 18 Juli 2024.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa dengan anggaran Rp10.000, program makan bergizi gratis ditargetkan mencakup hingga 82,9 juta jiwa pada 2027.

"Target kami pada 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Pada Desember 2024, program ini akan dimulai melalui pilot project di Sabang hingga Merauke. Implementasi masif akan dilakukan mulai Januari 2025 di 923 titik," ujar Dadan pada 25 November 2024.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita