DIGIVESTASI - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memproyeksikan perputaran uang dari judi online mencapai Rp900 triliun pada 2024, hampir tiga kali lipat dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar Rp327 triliun menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menjelaskan, tingginya nilai transaksi judi online disebabkan oleh masyarakat yang tergiur dengan tawaran keuntungan besar dari platform judi online.

"Judi online itu penipuan, scam. Bagaimana bisa orang dijanjikan Rp50.000 bisa jadi Rp1 miliar. Apa gak ditipu?" kata Budi, dikutip Kamis (1/8/2024).

Menurutnya, pemberantasan judi online di Indonesia membutuhkan komitmen dan konsistensi dari seluruh masyarakat, termasuk pegawai Kementerian Kominfo.

Budi menekankan lima K untuk mencegah praktik ini: Kepedulian, Komitmen, Konsistensi, Keberanian, dan tidak Kebawa godaan. "Lima hal itu, Kepedulian, Komitmen, Konsisten, Keberanian, dan terakhir, tidak Kebawa godaan. Kalau kita tergoda sedikit saja, pasti oleng," tegasnya.

Sebelumnya, Kemenkominfo menemukan adanya praktik judi online yang berasal dari China dan beberapa negara Asia Tenggara. Meski demikian, jumlahnya tidak sebanyak di Filipina dan Kamboja. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan, pihaknya akan terus memantau perkembangan dari negara lain terkait praktik judi online, termasuk dari negara-negara Asia Tenggara lainnya dan China. Pascapenutupan permanen akses internet dari dan ke Kamboja dan Filipina, Kemenkominfo membuka peluang penutupan akses dari negara lain.

"China itu tidak banyak, tetapi kita lihat nanti seperti apa kita bisa lakukan penutupan. Kita lihat dulu," kata Usman di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Usman menyebut bahwa Filipina dan Kamboja dianggap sebagai negara yang paling banyak memuat konten maupun situs judi online yang menyusup ke Indonesia. Akibatnya, Kemenkominfo menutup akses internet dari kedua negara tersebut. "Sementara negara-negara lain tentu ada, karena bandar dan server judi online juga ada di negara-negara ASEAN lain, tetapi kita lihat dulu bagaimana keperluannya, urgensinya, kepentingannya," tambah Usman.

Usman menjelaskan bahwa pemutusan akses internet dari dan ke Filipina dan Kamboja sudah sangat membantu mengurangi akses judi online masuk ke Indonesia. Lebih lanjut, Usman menuturkan bahwa fokus Kemenkominfo adalah memastikan penutupan akses dari Kamboja dan Filipina berjalan efektif, mengingat kedua negara tersebut menjadi pusat praktik judi online.

Di sisi lain, Usman menyampaikan bahwa rencana regulator perjudian Filipina untuk melarang judi online merupakan kabar baik.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita