Bansos Rp78 Triliun Sudah Dicairkan RI di Semester I, Baru 57% dari Target 2025!

Berita Terkini - Diposting pada 04 July 2025 Waktu baca 5 menit

illustrasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran untuk program bantuan sosial telah mencapai Rp78 triliun hingga semester I tahun 2025. Jumlah ini mencerminkan 57,7% dari total pagu anggaran bantuan sosial yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Realisasi ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 2,9% dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp75,8 triliun.

 

"Penyaluran anggaran bansos mencapai Rp78 triliun, meningkat 2,9% dibanding tahun lalu. Dana ini langsung diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan, dan bersumber dari APBN," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, seperti dikutip pada Kamis (3/7/2025).

 

Secara rinci, dana bansos tersebut disalurkan untuk enam program utama. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) yang menghabiskan anggaran sebesar Rp13,1 triliun. Kedua, program kartu sembako dengan alokasi Rp25,9 triliun. Ketiga, bantuan iuran untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dengan nilai Rp23,2 triliun.

 

Keempat, Program Indonesia Pintar (PIP) mendapatkan alokasi sebesar Rp6,6 triliun. Kelima, Kartu Indonesia Pintar menerima dana sebesar Rp7,8 triliun. Keenam, bantuan untuk program asistensi, rehabilitasi sosial, serta bantuan darurat bencana memperoleh alokasi sebesar Rp1,4 triliun.

 

Sementara itu, realisasi belanja negara secara keseluruhan pada semester I tahun 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun. Jumlah ini setara dengan 38,8% dari total target belanja negara dalam APBN 2025 yang sebesar Rp3.621,3 triliun. Angka ini juga naik sebesar 0,65% dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp1.398 triliun.

 

Komponen belanja negara terdiri dari dua bagian utama. Pertama, belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.006,5 triliun. Dari jumlah ini, belanja kementerian dan lembaga adalah sebesar Rp475 triliun, sedangkan belanja non-kementerian dan non-lembaga sebesar Rp531,5 triliun. Kedua, terdapat alokasi transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp400,6 triliun.

 

Sumber: bloombergtechnoz.com

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital

 

DISCLAIMER

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.