DIGIVESTASI - Roy Suryo Soroti Pemerintah Setelah Data Pusat Data Nasional Diretas Ransomware. Pakar telematika Roy Suryo angkat bicara setelah pemerintah pasrah dengan hilangnya data di Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan ransomware. Roy menegaskan bahwa segala permasalahan terkait peretasan ini adalah tanggung jawab Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Menurut Roy, jika Budi Arie merasa tidak mampu menjalankan tanggung jawab tersebut, maka sebaiknya ia mundur dari jabatannya agar tidak membebani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau memang tidak mampu dan pemerintah sudah menyerah terhadap peretasan ini, ya mundur. Orang yang paling bertanggung jawab di sini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Saudara Budi Arie," ujar Roy dalam sebuah video yang diterima Tribunnews.com, Kamis (27/6/2024).

Roy juga mengkritisi sikap pemerintah yang dianggapnya terlalu menyepelekan peristiwa peretasan PDN ini. Meski data yang memiliki backup sudah diamankan, Roy menilai hal tersebut bukan jaminan bahwa data tidak dimanfaatkan oleh peretas untuk kepentingan tertentu.

"Bisa saja peretas sudah memanfaatkan data lebih jauh. Mereka pasti sudah mengenkripsi data, yang berarti sebelumnya mereka bisa masuk ke jaringan di Pusat Data Nasional dan 282 layanan pemerintah yang tergabung di situ. Sebelum dienkripsi, pasti sudah dikopi semuanya," tambahnya.

Meski demikian, Roy mendukung keputusan pemerintah yang tidak menyanggupi tuntutan pembayaran sebesar 8 juta dolar AS atau Rp 131 miliar yang diminta oleh peretas.

Pemerintah Pasrah Kehilangan Data

Sebelumnya, Direktur Network dan IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko, menyatakan bahwa pemerintah, termasuk Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Polri, pasrah dengan hilangnya data di PDN setelah diretas ransomware.

"Kami berupaya keras melakukan pemulihan dengan sumber daya yang kami miliki. Yang jelas, data yang sudah kena ransomware tidak bisa dipulihkan. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kami miliki," kata Herlan dalam konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Herlan mengeklaim bahwa data-data yang terenkripsi masih berada di dalam server PDN dan tidak berpindah ke lokasi lain. Ia meyakini data-data milik kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah tersebut tidak akan bocor atau tersebar luas.

“Audit sementara yang dilakukan BSSN menunjukkan data tersebut hanya terenkripsi dan tetap di tempatnya. Sistem PDN kini sudah diisolasi, tidak ada yang bisa mengaksesnya, kami putus akses dari luar,” jelas Herlan.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memenuhi tebusan sebesar Rp 131 miliar yang diminta oleh peretas. Hal ini diputuskan setelah data yang terenkripsi oleh peretas masih berada di dalam PDN.

Usman menyatakan bahwa BSSN sudah mengisolasi dan memutus jaringan server PDN agar peretas tidak dapat mengakses dan mengambil data di dalamnya.

“Data tersebut sudah diamankan, tidak bisa diutak-atik oleh peretas atau oleh kami karena sudah kami tutup aksesnya,” ujar Usman.

Usman menegaskan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk pasrah kehilangan data tersebut karena tidak ada jaminan bahwa peretas akan memulihkan data jika tebusan dibayar.

“Iya dibiarkan saja di dalam, sudah kami isolasi. Jadi tidak bisa diapa-apakan. Tidak bisa diambil oleh peretas juga,” tutup Usman. “Memang jika kami membayar juga tidak dijamin data akan dikembalikan dan tidak diambil oleh peretas,” pungkasnya.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita