Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap program robot atau bot yang memiliki potensi menjadi ancaman selama pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Bot adalah aplikasi perangkat lunak otomatis yang dapat melakukan tugas berulang melalui jaringan dan dapat beroperasi tanpa harus secara manual dioperasikan oleh manusia.

Usman Kansong, seorang pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjelaskan, "Ada satu platform yang bisa menyebarkan informasi ke satu juta orang dalam sekali klik. Kami sudah berbicara kepada platform tersebut untuk menunda peluncuran aplikasi semacam itu, dan akan membahasnya lagi setelah pemilu berakhir." Ini diungkapkan olehnya setelah diskusi dalam kelompok terpumpun (FGD) dengan tema "Peran Media Pemerintah dalam Menyukseskan Pemilu Damai 2024" di Jakarta pada hari Kamis.

Usman menekankan bahwa antisipasi terhadap bot harus melibatkan penggunaan teknologi. Meskipun diakui bahwa program bot juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, teknologi tersebut juga dapat disalahgunakan untuk tujuan negatif. Oleh karena itu, penyebaran informasi yang berlebihan juga menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Informatika yang harus diantisipasi.

"Sebenarnya, dari sisi positif, kami harus mengantisipasi, terutama yang bersifat negatif. Bot ini dapat menyebarkan hoaks, dan satu juta orang dapat terpengaruh, dan kemudian orang-orang ini dapat menyebarkannya lagi. Itu merupakan sebuah ancaman," katanya.

Menghadapi hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana untuk membuat regulasi terkait kepemilikan platform bot. Dengan aturan tersebut, kepemilikan dan penggunaan aplikasi bot akan dibatasi, terutama untuk pihak-pihak seperti Pemerintah dan aparat keamanan. Harganya pun akan ditetapkan dengan tinggi. Usman menegaskan, "Kami harus melakukan seleksi seperti ini, karena jika tidak, akan sangat berbahaya."