Meskipun terisolasi dari komunitas internasional, pemerintah Korea Utara telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam upaya serangan siber yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara-negara lain. Serangan siber yang dilakukan oleh Korea Utara mencakup sejumlah target, mulai dari lembaga pemerintah, bisnis, hingga individu. Pemanfaatan teknologi AI ini membuat serangan siber mereka menjadi lebih canggih, efektif, dan sulit dihadapi oleh upaya pertahanan yang ada.

Pertanyaan muncul terkait infrastruktur yang digunakan oleh Korea Utara dalam pengembangan teknologi AI ini. Apakah mereka mengembangkan teknologi AI secara mandiri atau menjalin kerja sama rahasia dengan perusahaan-perusahaan global di bidang kecerdasan buatan? Korea Utara, yang dikenal dengan sejarah meretas Korea Selatan untuk keuntungan sendiri, kini merupakan ancaman nyata di ranah dunia siber, seperti dilansir oleh Gizmochina.

Penggunaan teknologi AI dalam serangan siber oleh Korea Utara mendorong negara-negara lain untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan siber mereka sebagai respons terhadap ancaman ini.

Pencurian Bitcoin juga menjadi salah satu tindakan yang dilakukan oleh para peretas Korea Utara, dengan total aset kripto senilai 316,4 juta dolar AS atau sekitar 4,4 triliun rupiah yang dicuri antara 2019 dan November 2020 dari lembaga keuangan dan platform pertukaran mata uang digital. Dana hasil pencurian Bitcoin ini digunakan untuk mendanai program nuklir dan rudal balistik milik Korea Utara.

Informasi ini terungkap dalam dokumen rahasia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bertugas memantau aktivitas tersebut. Meskipun mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk PBB, Korea Utara tetap berusaha untuk mengembangkan senjata nuklirnya. Tindakan PBB untuk memberlakukan sanksi ekonomi, seperti larangan bepergian dan pembekuan aset pejabat Korea Utara, serta pembatasan ekspor dan impor, menciptakan kesulitan bagi negara tersebut dalam memperoleh pendapatan.

Sebagai alternatif, Korea Utara memanfaatkan keahlian ribuan pasukan peretas terlatih untuk menyerang perusahaan, institusi, dan peneliti di Korea Selatan dan tempat lain. Mereka juga mengincar bursa mata uang kripto sebagai sumber pendapatan, mengingat lonjakan harga Bitcoin dan mata uang kripto lainnya.

Kemampuan Korea Utara dalam melancarkan serangan siber pertama kali mencuat pada tahun 2014, ketika mereka dituduh meretas rumah produksi film Sony Pictures Entertainment sebagai balasan atas film satir yang mengejek Kim Jong Un, berjudul "The Interview." Selain kasus pencurian kripto, Korea Utara juga telah dituduh terlibat dalam pencurian besar-besaran senilai 81 juta dolar AS dari Bank Sentral Bangladesh, serta pencurian 60 juta dolar AS dari Bank Internasional Timur Taiwan sebelumnya.