DIGIVESTASI - Investor asing telah memulai aliran masuknya ke pasar keuangan dalam negeri. Arus dana asing yang signifikan ini tercatat kembali setelah tidak terjadi sejak pekan ketiga Mei 2024. Peningkatan ini terjadi setelah kekhawatiran di kalangan pelaku pasar perlahan-lahan mereda.

Bank Indonesia (BI) mengumumkan data transaksi pada periode 24-27 Juni 2024, yang mencatat bahwa investor asing melakukan pembelian bersih sebesar Rp19,69 triliun, mendekati angka Rp20 triliun. Pembelian tersebut terdiri dari pembelian bersih Rp8,30 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN), Rp2,23 triliun di pasar saham, dan Rp9,16 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Total pembelian bersih asing hampir mencapai Rp20 triliun ini sangat mengejutkan, mengingat terakhir kali hal serupa terjadi pada pekan ketiga Mei 2024, sekitar 1,5 bulan yang lalu, dengan pembelian bersih asing mencapai Rp22,06 triliun yang didominasi oleh SRBI.

Selama tahun 2024, berdasarkan data setelmen hingga 27 Juni 2024, investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp36,46 triliun di pasar SBN, penjualan bersih Rp9,78 triliun di pasar saham, sementara melakukan pembelian bersih sebesar Rp123,21 triliun di SRBI.

Pada awal Juni hingga 21 Juni 2024, tekanan jual dari investor asing masih cukup besar di tengah berbagai ketidakpastian dan sentimen negatif, terutama di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan saham.

Keluarnya modal yang signifikan dari pasar keuangan Indonesia menjadi kekhawatiran utama bagi banyak pihak, karena hal ini berkontribusi pada pelemahan nilai tukar rupiah. Presiden Joko Widodo bahkan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk menjelaskan masalah ini.

Irvan Susandy, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia (BEI), mengakui bahwa saham-saham yang mengalami penjualan bersih asing terbesar memberikan tekanan tambahan terhadap kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Faktor lain yang turut mendorong penurunan IHSG dan aksi jual asing adalah kebijakan hawkish Federal Reserve yang meningkatkan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS), yang pada gilirannya memberikan tekanan pada negara-negara pasar berkembang, termasuk Indonesia.

Di samping itu, data ekonomi domestik seperti defisit transaksi berjalan yang meningkat dari US$1,1 miliar menjadi US$2,2 miliar pada kuartal pertama 2024, serta penurunan Indeks Pembelian Manajer (PMI) manufaktur Indonesia dari 52,9 menjadi 52,1 pada Mei 2024, dan penurunan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) dari 127,7 menjadi 125,2 pada Mei 2024, juga mempengaruhi sentimen pasar.

Selain itu, kekhawatiran terkait underweight saham Indonesia oleh Morgan Stanley semakin memperburuk kondisi pasar keuangan domestik, yang terutama disebabkan oleh potensi defisit fiskal yang semakin besar dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mendekati 50%.

Sebagai tanggapan atas berbagai isu tersebut, pada pekan lalu diselenggarakan Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Konferensi ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Dalam konferensi tersebut, pemerintah dan tim Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan APBN 2025 secara prudent, dengan tetap membatasi defisit maksimal 3% dari PDB dan rasio utang maksimal 60% terhadap PDB. Pernyataan ini dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiran bahwa kebijakan belanja pemerintah dapat mengakibatkan defisit yang lebih besar dari 3% dan mendekati 60% untuk rasio utang terhadap PDB.

"Rasio utang terhadap PDB yang sebelumnya mungkin beberapa minggu lalu dilaporkan mencapai lebih dari 50% tidak mungkin," ujar Thomas.

Dia menegaskan bahwa defisit RAPBN 2025 akan tetap jauh di bawah batas aman untuk rasio utang terhadap PDB sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara.
 

Selain dari aspek fundamental RI, langkah-langkah Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk merevisi beberapa kriteria saham notasi khusus yang berpotensi masuk Full Call Auction (FCA) telah meningkatkan sentimen positif terhadap IHSG.

BEI telah melakukan perubahan pada beberapa kriteria saham notasi khusus yang dapat berpotensi masuk FCA, dengan merevisi kriteria nomor 1, 6, 7, dan 10 seperti berikut :

Investor asing semakin tertarik pada pasar keuangan domestik saat imbal hasil SRBI meningkat, yang mendorong mereka untuk melakukan investasi.

Pada Rapat Kerja Komisi XI, Senin (24/6/2024), Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan peningkatan suku bunga SRBI untuk meningkatkan daya tariknya.

"Kami menaikkan suku bunga SRBI agar lebih diminati," kata Perry.

Dia menegaskan bahwa jika kondisi membaik, BI siap untuk menurunkan suku bunga kembali. Sebelumnya, BI telah melakukan lelang SRBI dan menaikkan suku bunga saat gejolak pada bulan Maret dan April untuk mengurangi aliran keluar modal.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita