Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2025 diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 2,78% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan target awal yang dipatok sebesar 2,53%.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sri Mulyani saat melaporkan perkembangan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa malam (23 Juli 2025).

“Saya juga telah memberikan laporan kepada Bapak Presiden mengenai proses pembahasan APBN 2025 di DPR, khususnya setelah disampaikannya laporan semester. Kami menjelaskan bahwa outlook APBN tahun 2025 diproyeksikan akan mengalami defisit sebesar 2,78% dari PDB, yang disebabkan baik dari sisi pendapatan negara maupun pengeluaran,” terang Sri Mulyani.

Selain membahas kondisi defisit, Sri Mulyani juga menyampaikan kepada Presiden bahwa pemerintah bersama DPR telah melakukan pembahasan terkait capaian dalam sejumlah program prioritas nasional.

Pada awal Juli 2025 lalu, Sri Mulyani sebelumnya telah memprediksi bahwa defisit fiskal akan semakin melebar, meskipun tidak melampaui batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 3%. Sampai dengan semester I 2025, realisasi defisit tercatat sebesar 0,81% dari PDB. Jika proyeksi saat ini menjadi kenyataan, maka defisit APBN 2025 akan menjadi lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya.

“Kami merancang APBN untuk mendanai program-program prioritas. APBN 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai agenda penting dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegas Sri Mulyani saat menghadiri Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR.

Menurutnya, total pendapatan negara hingga akhir 2025 diperkirakan akan mencapai Rp 2.865,5 triliun, atau setara dengan 95,4% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025. Sementara itu, total belanja negara diperkirakan akan menyentuh angka Rp 3.527,5 triliun, atau sekitar 97,4% dari target.

“APBN 2025 sangat dinamis dalam implementasinya, terutama karena adanya kementerian/lembaga baru yang mengubah struktur belanja. Ini menjadi tantangan bagi kami agar tetap menjaga keberlanjutan dan stabilitas fiskal,” ujar Sri Mulyani menegaskan.