Program Makan Bergizi Gratis Masih Dihantui Masalah, dari Keracunan Massal hingga Mitra Tak Dibayar

Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), telah berjalan hampir empat bulan namun masih diwarnai sejumlah kendala. Sejak awal tahun, berbagai isu muncul, termasuk insiden keracunan massal siswa dan masalah pembayaran terhadap mitra dapur.

Salah satu insiden awal terjadi pada Januari 2025, ketika 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program ini. Belum tuntas dengan kejadian tersebut, kasus serupa kembali terjadi di Cianjur, Jawa Barat, menimpa 79 siswa dari MAN I Cianjur dan SMP PGRI I Cianjur. Mereka sempat dirawat di RSUD Sayang dan Bhayangkara, sebelum akhirnya diperbolehkan pulang dan tetap dipantau oleh tenaga kesehatan.

Menurut Dinas Kesehatan Cianjur, pihaknya telah mendistribusikan data korban ke puskesmas terdekat untuk memastikan pemulihan berjalan baik. Saat ini, mereka masih menanti hasil uji laboratorium dari sampel makanan dan muntahan yang dianalisis bersama Dinas Kesehatan Provinsi.

Mitra Dapur Merugi, Laporkan ke Polisi

Tak hanya soal kesehatan, program MBG juga menghadapi persoalan keuangan. Salah satu mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, menghentikan operasionalnya karena belum dibayar oleh Yayasan MBG. Menurut kuasa hukum Danna Harly, kliennya, Ira, telah mengeluarkan dana hampir Rp1 miliar untuk menyediakan lebih dari 65.000 porsi makanan, namun belum menerima pembayaran satu sen pun.

Awalnya, harga per porsi disepakati sebesar Rp15.000, namun belakangan dipotong menjadi Rp12.500 bahkan Rp10.500, tanpa kejelasan. Merasa dirugikan, pihak Ira telah melayangkan somasi dan melaporkan masalah ini ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/1160/IV/2025.

Tanggapan BGN: Fokus pada Pencegahan dan Evaluasi Mitra

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut bahwa dugaan awal insiden keracunan adalah kelalaian dalam pengolahan makanan yang dilakukan terlalu dini, sehingga menyebabkan potensi kontaminasi. Meskipun belum ada sanksi tegas, BGN akan menyelenggarakan pelatihan peningkatan kualitas pengolahan makanan di wilayah terdampak.

Terkait persoalan pembayaran mitra, BGN menyebut hal itu sebagai urusan internal antara yayasan dan penyedia dapur. Ke depan, BGN akan lebih selektif memilih mitra, serta berkomitmen memperkuat koordinasi dan kualitas implementasi program MBG agar berjalan lebih optimal.