Prabowo Usulkan Kuota Impor Dibuka, Indef Peringatkan Risiko: Ini Dampak Positif dan Negatifnya

Bisnis | Ekonomi - Diposting pada 10 April 2025 Waktu baca 5 menit

Presiden Prabowo Subianto. (Foto/Tim Prabowo).

Prabowo Dorong Impor Tanpa Kuota, INDEF Peringatkan Risiko Gangguan Ekonomi

Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik setelah menyampaikan wacana membuka keran impor barang secara luas tanpa pembatasan kuota. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan” yang berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta, pada 8 April 2025. Usulan ini memicu respons beragam dari kalangan ekonom dan pelaku usaha.

Arahan Prabowo: Impor Tanpa Batasan Kuota

Dalam forum tersebut, Prabowo menyatakan bahwa ketersediaan barang untuk masyarakat tidak boleh dihambat oleh kebijakan pembatasan.

“Kalau rakyat perlu barang, dan barangnya tidak ada, kenapa harus dibatasi? Silakan impor saja. Tidak perlu kuota,” tegas Prabowo, dikutip dari laporan Bisnis.com (08/04/2025).

Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk menjamin ketahanan ekonomi nasional dengan memastikan ketersediaan barang, khususnya jika produksi dalam negeri tidak mencukupi permintaan pasar.

 

Tanggapan INDEF: Risiko Terhadap Stabilitas Ekonomi

Menanggapi pernyataan tersebut, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyuarakan kekhawatiran. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, menilai bahwa wacana penghapusan kuota impor berisiko mengganggu kestabilan ekonomi.
Dalam laporan Bisnis.com, Andry menjelaskan bahwa kebijakan impor tanpa batas dapat memperburuk defisit perdagangan nasional, apalagi ketika kinerja ekspor tengah melemah akibat tarif tinggi dari sejumlah negara mitra dagang seperti Amerika Serikat.

Ia juga mengingatkan bahwa surplus neraca perdagangan Indonesia telah menurun signifikan dari US$54,5 miliar pada 2022 menjadi hanya US$31 miliar pada 2024.

 

Respons Pemerintah: Masih Dalam Tahap Kajian

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa kebijakan penghapusan kuota impor masih dalam tahap pembahasan internal. Pemerintah belum akan menerapkannya dalam waktu dekat, karena perlu mengkaji dampak menyeluruh terhadap perekonomian nasional.

 

Kemungkinan Dampak Positif Kebijakan Impor Tanpa Kuota

  1. Menurunkan Harga Barang
    Ketersediaan barang konsumsi dan kebutuhan pokok yang sebelumnya langka bisa lebih cepat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau, seiring terbukanya akses impor tanpa hambatan kuota.

  2. Meningkatkan Persaingan Sehat
    Persaingan dengan produk impor mendorong pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas produk guna tetap kompetitif.

  3. Menekan Inflasi
    Dengan bertambahnya pasokan barang di pasar, tekanan inflasi dapat ditekan, sehingga menjaga daya beli masyarakat.

 

Kemungkinan Dampak Negatif Kebijakan Impor Tanpa Kuota

  1. Melemahkan Industri Dalam Negeri
    Produk dalam negeri berisiko kalah bersaing dengan barang impor murah, yang dapat menggerus pangsa pasar industri lokal.

  2. Defisit Neraca Perdagangan
    Lonjakan impor tanpa peningkatan ekspor dapat menyebabkan defisit perdagangan yang berdampak pada penurunan cadangan devisa negara.

  3. Tekanan pada Rupiah
    Kebutuhan tinggi terhadap mata uang asing untuk impor dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

  4. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
    Jika industri dalam negeri terpukul karena banjir barang impor, perusahaan dapat melakukan efisiensi tenaga kerja, yang berujung pada meningkatnya angka pengangguran.

 

Wacana Presiden Prabowo untuk membuka kran impor tanpa kuota menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, langkah ini dinilai sebagai solusi pragmatis untuk menjamin ketersediaan barang dan menekan inflasi. Namun di sisi lain, para ekonom memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat membawa risiko jangka panjang terhadap industri lokal, stabilitas nilai tukar, dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, kebijakan ini memerlukan kajian komprehensif dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan agar tidak menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia ke depan.

 

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital

 

DISCLAIMER

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.